Kanker Payudara, Mantan Miss Venezuela Meninggal

Eva Ekvall

Austina, Texas  - Mantan Miss Venezuela Eva Ekvall, yang belum lama ini tampil dengan kepala gundul dan tanpa hiasan muka di satu buku yang menceritakan perjuangannya melawan kanker payudara, meninggal di Houston pada Sabtu (17/12), setelah kalah dalam perjuangan melawan penyakit itu.
       
Menurut jaringan TV berita Venezuela, Globovision, ia berusia 28 tahun. Mantan ratu kecantikan tersebut telah berusaha meningkatkan kesadaran mengenai kanker sejak ia pada 2010 didiagnosis terserang kanker payudara.
       
Rumah sakit di Houston tempat ia dilaporkan meninggal, dan pengelola rumah pemakaman tempat mayatnya dibawa tak bersedia mengomentari kematian Ekvall.
       
Ekvall meraih gelar Miss Venezuela pada 2000 dan menjadi runner-up ketiga Miss Universe pada 2001. Ia juga bekerja sebagai aktris dan "anchor" televisi, demikian laporan Reuters --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa pagi.
       
Kendati terkenal karena kecantikannya, Ekvall tampil dengan kepala gundul dan tanpa makeup di bukunya "Fuera de Foco (Out of Focus)" --yang diluncurkan tahun ini dan mengisahkan perjuangannya melawan kanker payudara buat pembaca di seluruh dunia.
       
SenoAyudar, organisasi yang berjuang meningkatkan kesadaran mengenai kanker payudara dan berpusat di Caracas, menyatakan di dalam penghargaan di jejaringnya bahwa warisan Ekvall akan melicinkan jalan ribuan perempuan Venezuela.
       
"Terima kasih untuk anda sebanyak-banyaknya dalam waktu sesempit ini," demikian penghormatan yang disampaikan dalam bahasa Spanyol. Ekval meninggalkan seorang duda, putri, kedua orang tua dan saudaranya, kata SenoAyuda. ant/D-1

50 Persen Tiket Pesawat Telah Terjual

Bandarlampung - Tiket pesawat Maskapai Sriwijaya Air  di Bandarlampung untuk penerbangan Jumat (23/12) dan Sabtu (24/12) tujuan Lampung-Jakarta baru terjual 50 persen dari total kursi yang disediakan.
      
Manager Distrik Sriwijaya Air Lampung, Henrico Fernando, di Bandarlampung, Selasa (20/12), mengatakan, karakter penumpang Lampung yang cenderung memesan saat menjelang pemberangkatan menyebabkan kondisi tersebut. "Kita masih menjual tiket dengan harga normal, sekitar tiga ratus ribuan," kata dia.
      
Menurut pria yang akrab disapa Rico itu, lonjakan pembelian tiket diperkirakan baru akan terjadi pada Kamis (22/12) mendatang, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
      
Secara detail, dia menjelaskan, tiket penerbangan Sriwijaya Air pada Jumat mendatang masih tersedia sekitar 55 persen dari kapasitas.
      
Dalam sehari, Maskapai Sriwijaya Air melayani lima rute terbang dengan menggunakan pesawat Boeing 737-300 berkapasitas 149 tempat duduk.
      
"Kemungkinan kami baru menaikan harga tiket pada sehari menjelang keberangkatan," kata dia.
      
Hal yang sama juga terjadi pada penerbangan Sabtu (24/12) mendatang, yang masih sangat lowong dan dijual dengan harga jual tiket terbawah.
      
Kemudian untuk penerbangan pada liburan akhir tahun, 30 dan 31 Desember 2011, tingkat keterisian bangku baru sekitar 40 persen dari kapasitas keseluruhan.
      
Sebaliknya, penerbangan  "connecting flight" dari Lampung justru terisi penuh, untuk penerbangan jelang libur natal dan akhir tahun.
      
"Kita menjual tiket 'connecting flight' sudah harga atas, misal penerbangan ke Singapura," kata dia.
      
Riko optimistis, keterisian kursi untuk penerbangan Lampung-Jakarta pada liburan Natal dan Akhir Tahun ini akan mencapai 100 persen, sebagaimana tahun sebelumnya.
      
Sementara itu, hal yang sama juga terjadi pada maskapai penerbangan lain yang mengoperasikan penerbangan Lampung-Jakarta, Lion Air, yang mengaku tingkat keterisian bangkunya baru mencapai 50 persen.
      
Dalam sehari, maskapai tersebut memiliki empat kali jadwal penerbangan dengan menggunakan pesawat Boeing 737-300. ant/D-1

 Sukadana - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung membuka peluang investasi pada sektor pariwisata karena besarnya potensi wisata di daerah itu yang membutuhkan pengelolaan optimal.
       
Potensi wisata di Lampung Timur sangat banyak, namun membutuhkan penambahan berbagai sarana pendukung agar lebih menarik bagi wisatawan, kata Kepala Kantor Penanaman Modal Lampung Timur, Mulyanda, di Sukadana, Selasa (20/12).
       
Ia menambahkan, daerah itu merupakan bagian dari Provinsi Lampung yang termasuk dalam wilayah tujuan wisata "C" dalam strategi pengembangun wisata nasional bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. "Objek wisata yang ada akan dikelola secara optimal dan profesional agar lebih menarik lagi," katanya.
       
Kemudian, lokomotif pariwisata di daerah itu adalah Taman Nasional Way Kambas dan Taman Purbakala Pugung Raharjo serta yang sudah dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara.
       
Selain itu, sejumlah objek wisata lain yang potensial dikembangkan adalah sesat agung, rumah adat, wisata tirta, wisata bahari, wisata danau, pesanggrahan dan desa tradisional.
       
Namun, pengembangan objek wisata akan fokus pada Taman Nasional Way Kambas sebagai wisata alam dan Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampungudik sebagai wisata budaya.
       
Ia menerangkan, tujuan pengembangan wisata ini yakni meningkatkan daya tarik wisatawan, yang akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisata nusantara baik dari Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa serta manca negara.
       
Pengembangan objek wisata ini bertujuan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di daerah itu agar tetap terpelihara dengan baik sebagai warisan leluhur. ant/D-1

Pemerintah Harus Aktif Tangani Sengketa Lahan

Lahan Register 45 di Mesuji. (foto: antara)

Waykanan - Anggota DPRD Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung Sahdana, di Blambanganumpu meminta pemerintah setempat pro aktif menangani persoalan sengketa lahan di daerah itu guna menghindari hal tidak diinginkan.
      
"Kejadian sengketa lahan seperti di Mesuji jangan terjadi di Waykanan, karena itu harus ada upaya kontinyu oleh Pemerintah Kabupaten Waykanan," kata dia, Selasa (20/12).
      
Pada pekan lalu, sekitar 30 warga perwakilan masyarakat yang telah merasa tertipu oleh Kepala Kampung Bhaktinegara, Kecamatan Pakuanratu, Darsono mendatangi Mapolres Waykanan untuk melaporkan persoalan tersebut.
      
Yudi Hasan, Ketua LSM Jaringan Anti Korupsi Kabupaten Waykanan sebagai salah satu pihak yang diberi kuasa oleh warga yang melaporkan persoalan tersebut mengatakan, jika warga menuduh Darsono melakukan penipuan terhadap 117 KK dengan menjual lahan Register 46 yang dijanjikan untuk lahan transmigrasi.
      
Ia mengatakan, masyarakat sejak tahun 2005 telah membayar uang sebesar Rp2 juta rupiah. Sejak April 2005, 117 KK tersebut telah mendirikan bangunan di atas lahan seluas sekitar 1,1/8 hektare.
      
Namun,hanya dua bulan setelah mereka mendirikan bangunan di lahan, pada tanggal 12 Mei 2005, Darsono meminta bangunan tersebut dibongkar dengan alasan ada surat perintah dari Polda Lampung untuk pembongkaran. "Begitu pengaduan masyarakat," kata Yudi.
      
Darsono yang Senin (19/12) hadir juga dalam dengar pendapat dengan DPRD Waykanan membantah tuduhan tersebut. "Saya mengharapkan pihak-pihak yang belum tahu jelas perkaranya untuk tidak gegabah," kata dia.
      
Menurutnya, pembongkaran bangunan tersebut memang atas perintah pihak berwenang sehubungan ada kesalahan menempati lahan. Hasil dari hearing tersebut ialah mengupayakan musyawarah secara kekeluargaan.
      
Camat Pakuanratu, Darwis, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut berjanji akan mempertemukan Kepala Kampung Bhaktinegara, Tanjungserupa dan Serupaindah Kecamatan Pakuanratu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara kekeluargaan terlebih dahulu supaya tidak masuk ke ranah hukum. ant/D-1

Harga cengkih Di Lamsel Tinggi

Sukadana - Harga komoditas cengkih di kalangan pengumpul Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung masih bertahan tinggi mencapai Rp160.000 per kilogram seperti sepekan lalu.
      
"Pasokan cengkih dari petani daerah ini masih sangat minim sehingga harganya bertahan cukup tinggi," kata Julian pengumpul hasil bumi di kawasan Industri Lampung, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, Selasa (20/12).
      
Ia mengatakan, pasokan cengkih dari petani setempat sangat sedikit sejak musim kemarau lalu dan sampai saat ini belum pulih.
      
Ia juga mengatakan, beberapa tahun terakhir pasokan cengkih dari daerah itu sedikit karena pembudi daya menurun dan beralih kekomoditas lain yan dinilai lebih menghasilkan mereka seperti kakao, kelapa sawit dan karet. ant/D-1

Unik Ular Bertanduk Ditemukan di Tanzania

Atheris matildae

Tanzania - Spesies baru ular berbisa dan bertanduk ditemukan di wilayah Tanzania. Jenis ular yang dinamai Atheris matildae itu ditemukan Tim Davenport, ilmuwan dari Wildlife Conservation Society (WCS) dan tim lewat ekspedisi ke wilayah tersebut.

Atheris matildae diketahui merupakan kerabat dekat dari Atheris cerathopora, jenis ular bertanduk dan berbisa yang banyak ditemukan di hutan. Ilmuwan memprediksi bahwa ular bertanduk Matilda terpisah menjadi spesies baru sejak 2,2 juta tahun yang lalu.

Salah satu perbedaan ular bertanduk Matilda dengan ular bertanduk hutan adalah ukurannya yang lebih besar, sekitar 64,3 cm. Perbedaan lainnya adalah warna yang berbeda, paduan kuning dan hitam, serta corak sisik yang khas di bagian kepala.

Davenport mengatakan, habitat Atheris matildae sangat terbatas, hanya seluas 100 km persegi dan sudah mengalami degradasi. Davenport menuturkan bahwa spesies itu seharusnya dimasukkan dalam kategori "Terancam Punah" dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Ditemukan di Tanzania, lokasi spesifik penemuan jenis ular ini tetap dirahasiakan. Ini terakit dengan besarnya ancaman bagi kelangsungan hidup spesies tersebut. Ular dengan eksotismenya sering diburu untuk kulitnya atau dijadikan hewan piaraan.

"Perdagangan satwa liar global itu besar sekali, dan yang signifikan dari perdagangan ilegal itu adalah amfibi dan reptil liar, untuk piaraan. Ular sangat populer dan jenis ular baru menumbuhkan ketertarikan yang tinggi," kata Davenport sperti dikutip Mongabay, Kamis (15/12/2011).

Untuk menjaga kelangsungan spesies ular bertanduk Matilda, saat ini ilmuwan mengambil 4 pejantan, 5 betina dan 2 anakan dari Atheris matildae untuk dikembangbiakkan. Upaya itu diharapkan bisa jadi jaminan eksistensi ular bertanduk Matilda.

"Kami berencana untuk menyediakan beberapa lusin pertama ular ini secara gratis dalam rangka memberi pasokan pada pasar hasil penangkaran spesies baru ini. Tujuannya mencegah koleksi dari tangkapan liar, menurunkan harga dan mendorong penangkaran bertanggung jawab oleh ahli dari berbagai negara yang paling menginginkannya," jelas Davenport. kom/D-1

Pembatasan BBM Bisa Picu Rusuh Masal

Jakarta - Di saat pemerintah menggadang rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menekan konsumsi masyarakat, Komite Ekonomi Nasional (KEN), justru menilai kebijakan tersebut bukan solusi yang bisa menyelesaikan masalah. KEN mengakui, Indonesia kemungkinan masih akan mengalami kelebihan kuota BBM bersubsidi seperti terjadi pada tahun ini.
 

Ketua KEN, Chairul Tanjung, menilai pembatasan BBM justru akan menyebabkan munculnya kerusuhan di masyarakat. Hal itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi akibat adanya pembatasan. "Kalau dibatasi itu jadi chaos. Misalnya orang mau beli minyak, minyaknya tidak ada kan jadi ribut. Jadi bukan membatasi," ujar Chairul di Jakarta, Senin (19/12).
 

Kendati tak sepakat dengan kebijakan pembatasan subsidi, KEN juga tak merekomendasikan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menyelesaikan masalah kelebihan kuota BBM. KEN justru mengusulkan agar pemerintah berupaya untuk mengembangkan sumber energi alternatif lain seperti gas. "Kemarin sempat kami bicarakan bagaimana mengembangkan gas, bagaimana bisa dioptimalkan. Begitu bisa dilakukan maka konsumsi premium bisa turun, imbasnya subsidi bisa dikurangi," tuturnya.

Pemerintah, tambah Chairul, juga diminta untuk terus mengembangkan gas sebagai energi alternatif. Selain itu, sosialisasi terkait dengan keuntungan menggunakan gas, harus gencar dilakukan pemerintah. "Dengan demikian pemakaian BBM akan berkurang, kalau sudah berkurang nanti per wilayah kita atur dan pada saatnya kalau perlu dikonversi, tidak ada jual premium lagi. Jadi kalau tidak mau beli gas beli Pertamax, setelah itu baru dikembangkan, mulai dari Jawa, kemudian Sumatra, terus berlanjut ke pulau-pulau lainnya," jelasnya.

Dengan demikian usaha pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi, menurutnya, dapat segera terwujud. Sehingga dana efisiensi tersebut dapat dialihkan penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur dalam negeri. Viv/D-1

Diterjang Isu Belgia, Rupiah Rontok 40 Poin

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Senin pagi kembali melemah. Ini dipicu kembalinya pemangkasan peringkat utang negara-negara Uni Eropa (UE). 

Nilai tukar mata uang rupiah yang ditransaksikan antarBank di Jakarta Senin pagi melemah 40 poin ke posisi Rp9.070 dibanding sebelumnya Rp9.030. Moody's memangkas peringkat utang Belgia dari Aa1 menjadi Aa3 atau turun dua peringkat dengan outlook negatif.
 

"Pemangkasan itu memicu pelaku pasar uang kembali memegang mata uang 'safe haven' seperti dolar AS," kata analis Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih di Jakarta, Senin. Ia mengemukakan, sebelumnya pada 25 Nopember lalu, Standard & Poor's (S&P) telah memangkas peringkat utang Belgia satu tangga menjadi AA. Selain itu, ia menambahkan, lembaga pemeringkat Fitch juga mengancam akan memangkas peringkat Belgia sekarang di AA+ (double A plus).
 

"Fitch juga telah menurunkan outlook peringkat Perancis dan mengancam memangkas peringkat utang Perancis, Spanyol dan Italia. Akibat pemangkasan ini biaya peminjaman meningkat dan menambah beban keuangan negara-negara UE yang sangat sulit sekarang ini," katanya.
 

Ia mengatakan, Eekonomi negara-negara UE juga terancam resesi, bahkan Belgia, negara ke-6 terbesar di zona euro telah negatif 0,1 persen pada triwulan ke-3 2011 ini. Analis Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra menambahkan, menyusul keluarnya ancaman penurunan peringkat terhadap kredit beberapa negara Uni Eropa membuat para investor berhati-hati untuk membeli mata uang selain dolar AS termasuk rupiah.
 

Rupiah terlihat mencoba berkonsolidasi setelah didera aksi jual dalam beberapa hari terakhir. "Meski demikian, potensi rupiah untuk kembali menguat masih ada, mengingat peringkat Indonesia yang naik. Pasar nampak sudah mengantisipasi setiap berita negatif dari Eropa, sehingga menciptakan beberapa peluang untuk perbaikan sentimen," kata dia. rep/D-1

BI Perketat Kredit Kendaraan Bermotor

Jakarta - Bank Indonesia (BI) tengah mengkaji aturan mengenai aturan loan to value (LTV) kredit di sektor konsumsi, khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB). Hal ini dimaksudkan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya bubble kredit KKB, khususnya di microfinance.

"Yang perlu kita lakukan adalah mengatur pemberian kredit ke sektor itu ada aturannya dalam loan to value (LTV). Kita sedang bicarakan itu dengan Bapepam-LK untuk membuat peraturan yang jelas," ungkap Gubernur BI Darmin Nasution di Gedung BI usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Darmin, saat ini, pertumbuhan kredit di sektor KKB masih dalam kondisi yang wajar dan belum terlalu dikhawatirkan karena menyebabkan bubble, meski ada beberapa orang yang mengatakan pertumbuhan kredit ke sektor tersebut sudah masuk lampu kuning.

"Saya bilang ada beberapa bidang yang memang kreditnya sudah cepat. Yang perlu kita lakukan sekarang ini memperjelas aturan main LTV-nya tetapi bukan hanya bank tetapi juga multifinance supaya tidak ada arbitrasi di pasar. Jadi enggak dapat dari bank, ambil dari sana nanti tahu-tahu kebablasan jadi terlalu banyak," tambah Darmin.

Darmin mencontohkan LTV yang diberikan perbankan sekira 70 persen sehingga down payment  (DP) yang diberikan kepada konsumen 30 persen dari harga jual barang. Sistem di microfinance, menurutnya lebih rendah.

"Tapi di beberapa perusahaan multifinance ada yang LTV-nya lebih rendah. Kita ingin supaya aturannya diperketat sehingga LTV di multifinance bisa sama dengan yang di bank," tandas Darmin. Oke/D-1

Golkar Lambar Belum Pastikan Usung Calon

PATAKA - Ketua DPD Partai Golkar Lampung Barat Mirzalie, SS, SH (ketiga dari kiri) masa bhakti 2009-2014 saat menerima pataka Partai Golkar dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, beberapa waktu lalu. (Foto: Koridor/dok)

Liwa – Kendati tahapan awal pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kurang dari tiga bulan, Maret 2012 mendatang, namun DPD Partai Golkar Lampung Barat hingga saat ini belum memastikan akan mengusung calon atau tidak. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD Golkar Lampung Barat Mirzalie, SS, SH, kemarin.

Diakui Mirzalie, saat ini partai berlambang beringin tersebut tengah mengalami keterpurukan, khususnya di Lampung Barat, sehingga membutuhkan kerja keras dan ketekunan untuk membangkitkan kembali partai yang pernah berkuasa di zaman orde baru itu. “Kita sampai hari ini belum menentukan siapa-siapa yang akan dicalonkan untuk Pemilu 2012 mendatang. 

Saat ini kita tengah fokus pada kegiatan konsolidasi di dalam tubuh partai,” jelas mantan ketua KPUD Lampung Barat itu. Penentuan apakah akan mengusung calon atau tidaknya, lanjut Mirzalie, akan terlihat dari kesiapan partai hingga akhir Desember mendatang. Saat ini, selain konsolidasi yang dilaksanakan di tubuh Partai Golkar Lampung Barat, kata dia, pihaknya juga terus melakukan pembenahan dari sisi lainnya, seperti struktur partai itu sendiri. 

“Saat ini kita terus melakukan pembenahan. Kalau struktur di tingkat DPD hingga tingkat PK sudah selesai Desember mendatang dan didukung oleh soliditas para kader partai, baru kita akan menentukan mengusung calon atau tidak,” tutur Mirzalie, seraya menambahkan jika struktur partai sudah baik, tidak ada hal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan, terlebih tujuan partai.

Namun, menurut Mirzali, hal terpenting yang dilaksanakan Partai Golkar Lampung Barat saat ini adalah, upaya untuk memajukan dan membuat perubahan bagi partai itu sendiri. Dengan harapan, ke depan Partai Golkar Lampung Barat dapat lebih baik dalam memberikan perannya pada pelayanan masyarkat Lampung Barat.

Masih menurut Mirzalie, mengurus dan membesarkan partai saat ini bukanlah hal yang mudah. Karena asumsi miring masyarakat terhadap partai sudah semakin menjamur. Masyarakat saat ini, kata dia, membutuhkan aksi nyata. 

Namun dengan keberadaan Partai Golkar, Mirzalie yakin pandangan buruk masyarakat terhadap partai dapat ditepis dengan karya nyata, sesuai dengan tujuan dibentuknya Partai Golkar yang berdasarkan karya kekaryaan. “Masyarakat sekarang ini sulit percaya kepada partai, karena pandangannya bahwa partai itu menganut sistem NATO (No Action, Talk Only),” terang Mirzalie. Vic/D-1

PPP Temukan Capres Terkuat

Romahurmuziy

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan menemukan dalam survei internal mereka, Susilo Bambang Yudhoyono masih calon Presiden terkuat. Urutan berikutnya, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sehingga praktis karena SBY tak bisa maju lagi, dua orang itu yang terkuat saat ini.
 

Menurut Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, usia ternyata tidak menjadi usia. "Juga ada anak muda bukan orang partai, akademisi tapi punya dukungan lumayan sebagai kuda hitam," kata Romy saat dihubungi, Senin (19/12). Namun Romy menolak menyebut nama tokoh ini.
 

Romy menyatakan, PPP menilai ada tiga syarat untuk bisa maju di Pemilihan Presiden 2014 yakni kapabilitas, integritas dan daya dukung. "Masalah usia menjadi tidak penting," katanya.
 

Dan PPP nantinya, akan mendukung selain berdasarkan kesamaan aspirasi, juga dukungan yang cukup baik di masyarakat. "Akseptabilitas menjadi mendasar untuk dipertimbangkan," kata Romy. "Ketika reses kan kader kita minta meresapi masyarakat." Viv/D-1

Jumlah Korban Mesuji Masih Simpang Siur

Martin Hutabarat

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI mengatakan, jumlah korban meninggal dunia dalam tindak kekerasan di Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan masih simpang-siur dan belum ada angka yang pasti.

"Informasi jumlah korban tewas yang dilaporkan warga masyarakat dan yang diakui kepolisian berbeda," kata Martin Hutabarat di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Senin (19/12).

Tim Komisi III DPR RI telah melakukan peninjauan lapangan ke lokasi di Resgister 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada Sabtu dan Minggu, 17-18 Desember 2011.

Tim Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin dan Nasir Djamil (FPKS), beranggotakan antara lain, Aboebakar Al Habsy (FPKS), Nudirman Munir (FPG), Ahmad Yani (FPPP), Martin Hutabarat (FGerindra), dan Syarufuddin Suding (FHanura).

Martin Hutabarat, salah satu anggota Tim Komisi III, menjelaskan, pada dialog antara Tim Komisi III DPR dengan warga masyarakat maupun dengan kepolisian dan institusi terkait lainnya maupun, semuanya mengakui adanya tindak kekerasan yang menyebabkan ada korban meninggal dunia.

"Namun, klaim jumlahnya yang berbeda-beda," katanya.

Menurut dia, dari warga menyebutkan jumlah korban mencapai 30-an orang, kuasa hukum masyarakat menyebut ada 13 orang, sedangkan Polda Lampung mengakui hanya dua korban meninggal dunia.

Martin menambahkan, pada dialog dengan kepolisian ditanyakan juga soal tayangan video tindak kekerasan, tapi Polda Lampung menyatakan tindak kekerasan itu tidak terjadi di wilayah Lampung.

"Mungkin terjadi di wilayah Sumatera Selatan," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi III DPR RI juga akan melakukan peninjauan lokasi ke Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki Ilir, Sumatera Selatan.

Martin menjelaskan, dari peninjauan lapangan tersebut, Koamisi III menyimpulkan semenara, kasus Mesuji bermula dari persoalan tanah yang berlarut-larut dan tidak selesai sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan antara warga masyarakat dan perusahaan swasta.

"Karena persoalan lahan tidak pernah diselesaikan dan terjadi konsflik berkepanjangan antara warga dan pesahaan swasta, puncaknya terjadi kerusuhan yang sehingga terjadi korban meninggal dunia," katanya.

Ia menambahkan, tindak keresan yang terjadi juga karena adanya ketidaksigapan dari pemerintah dan aparat keamanan dalam mengantisipasi terjadinya konflik. Ant/D-1

Pong Harjatmo Gagal Panjat Gedung DPR

Pong Harjatmo

Jakarta - Artis Pong Harjatmo kembali beraksi di Gedung Kura-kura Dewan Perwakilan Rakyat. Pong berencana membentangkan spanduk di Gedung Kura-kura bertuliskan "Rakyat Indonesia Menggugat". 

Namun, belum sempat Pong membentangkan spanduk itu di atas gedung kura-kura, Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dan polisi langsung menarik Pong untuk turun ke bawah. Spanduk yang dibawa Pong pun langsung dirampas saat dirinya sedang berjalan di tangga menuju Gedung kura-kura.
 

Saat diamankan, Pong tampak emosi. "Kamu keamanan atau apa sih kok nendang-nendang?" kata Pong dengan nada emosional kepada petugas Pamdal, Senin (19/12).
 

"Saya ini petugas keamanan di sini, karena kami digaji negara, maka kami harus mengamankan Anda," seorang Pamdal yang mengamankan Pong menjawab.
 

"Tidak usah didorong-dorong begini, karena saya ingin membela rakyat, jangan didorong seperti ini, saya melakukan ini bukan untuk partai tapi untuk membela rakyat. Di depan ada rakyat yang menjahit mulutnya, apakah anggota DPR sudah ada yang datang?" kata Pong.
 

Pong pun mulai tenang setelah seseorang memberikan izin untuk membiarkan Pong menyampaikan aspirasinya. "Terima kasih," ucap Pong sembari mengacungkan jempol kepada orang yang memberikannya izin berorasi.
 

Pong mengaku, dirinya merasa terpanggil karena banyak terjadi sengketa lahan di Indonesia. Kekayaan alam banyak dikeruk perusahaan asing tanpa ada timbal baliknya kepada rakyat. "Itu sengketa lahan harus diselesaikan dengan baik, kekayaan bukan buat rakyat Indonesia, itu lahan banyak dikuasai perusahaan asing, padahal tanahnya merupakan kekayaan dan aset negara, tetapi hasilnya itu tidak kembali diberikan untuk rakyat," kata dia.
 

Ia rencananya akan membentangkan spanduk berisi Rakyat Indonesia menggugat keadilan penyelesaian kasus Lapindo, Century, korupsi-korupsi yang belum terselesaikan, kasus Freeport, dan sengketa lahan, "Mengutarakan dengan seperti ini lebih baik, lebih demokrasi, dari pada dengan membakar diri atau jahit mulut. Tetapi cara seperti ini pun tidak tembus," kata dia.
 

Akibat ditarik oleh petugas Pamdal, tangan kiri Pong lecet dan berdarah, meskipun demikian Pong menganggap luka kecil tersebut belum ada apa-apanya. "Ini kecil kalau untuk menegakkan kebenaran, kalau takut lecet, biarlah saya yang menjadi tumbalnya," kata Pong. Pong pun kemudian digelandang petugas keamanan masuk ke dalam Gedung DPR RI untuk diperiksa. Viv/D-1

Amien Rais: Hatta-Prabowo Silakan Jadi Capres

Amien Rais

Jakarta - Mantan Ketua MPR Amien Rais mempersilakan tokoh-tokoh muda untuk maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2014. Ia berpesan kepada mereka untuk benar-benar memperhatikan sektor ekonomi dalam membangun negara.

“Sikalan berlomba, Hatta (Rajasa), Prabowo (Subianto), SMI (Sri Mulyani Indrawati), Puan (Maharani),” kata Amien Rais di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/12). Hatta Rajasa saat ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hatta juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, partai yang didirikan Amien di era reformasi.

Sedangkan Prabowo Subianto merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pada Pemilu 2009 lalu, Prabowo ikut bertarung sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Terakhir, Puan Maharani. Ia menjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP. Ia digadang-gadang menggantikan peran ibunya, mantan presiden RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di masa mendatang.

“Jadi silakan berlomba. Tapi suguhkan (program) ekonomi yang meyakinkan, agar kami betul-betul bisa menatap masa depan dengan mantap,” tegas Amien Rais. Ia mengusulkan kepada para calon presiden mendatang untuk membuat blue print perekonomian yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau Hatta mau maju, buatlah Hattanomics. Jadi kami tahu ekonomi ala Hatta itu bagaimana. Kalau Prabowo mau maju, buatlah Prabowonomics. Di negara modern, modelnya seperti itu,” terang Amien. Ia mengingatkan, mantan-mantan Presiden Amerika Serikat juga memiliki model ekonomi khusus yang kerap diidentikkan dengan nama mereka. “Ada Clintonomics, Reganomics,” imbuh Amien.

Ia berharap agar calon presiden mendatang memiliki wawasan mendalam untuk membangun perekonomian negara, sehingga sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia tidak seperti sekarang. “Sekarang ini jelas ekonomi kepasar-pasaran, neolib-neoliban, sementara ekonomi Pasal 33 UUD ’45 dilupakan,” sesal Amien.

Amien juga meminta kepada mereka yang berniat untuk maju menjadi capres, untuk tidak basa-basi dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. viv/D-1

Hasyim Muzadi Yenny Wahid Sabar Saja...

Jakarta - Tokoh dan mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi meminta Yenny Wahid, putri almarhum Gus Dur, bersabar atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara yang didirikannya tak lolos verifikasi badan hukum partai politik. Hasyim berharap Yenny bisa jernih melihat siapa yang dihadapinya.

Menurut Hasyim yang dihadapi Yenny bukanlah PKB pimpinan Muhaimin Iskandar, melainkan pemerintahan saat ini yang memang belum berpihak kepadanya.
"Yang sabar saja Yenny itu karena sebenarnya yang dihadapi itu bukan Muhaimin, yang dihadapi adalah rezim yang sekarang," ujar Hasyim usai memberikan sambutan refleksi akhir tahun 2011 di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Hasyim, dukungan Muhaimin terhadap pemerintah SBY-Boediono saat ini memang tak diragukan lagi. Karena itu, dia memandang wajar saja apabila Muhaimin lebih didukung oleh pemerintahan saat ini. "Dia (pemerintah saat ini, red) lebih suka Muhaimin karena loyalitasnya penuh," kata Hasyim.

Hasyim menyarankan agar Yenny tidak berputus asa mendirikan partai politik di kesempatan mendatang. "Saya kira tunggu saja perubahan kekuasaan," katanya. Viv/D-1

Pembatasan Usia Capres Timbulkan Diskriminasi

Marzuki Alie

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan bahwa pembatasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden akan menimbulkan diskriminasi.

"Jangan bicara usia soal calon presiden dan wakil presiden. Jangan membuat diskriminasi. Semua punya kesempatan. Yang penting punya integritas, kapasitas , kemampuan untuk memimpin, punya loyalitas untuk rakyat dan dipilih oleh rakyat," kata Marzuki di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin (19/12).

Ketua DPR RI itu mencontohkan, banyak pemimpin di dunia, seperti di Cina dan Korea Selatan, yang berusia lebih dari 70 tahun, namun bisa membuat rakyatnya sejahtera.

"Di Cina itu, pemimpinnya banyak yang sudah berumur dan mereka maju. Begitu juga dengan Korea Selatan. Mereka itu luar biasa," sebut Marzuki.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, dari hasil survei internal PPP soal calon presiden, muncul tokoh baru dan terbilang muda yang dianggap sebagai kuda hitam bagi calon presiden yang sudah ada.

"Dari hasil survei internal PPP, ada tokoh baru, seorang anak muda, bukan orang parpol tapi akademisi. Anak muda itu punya dukungan dan bisa sebagai kuda hitam," kata Lukman.

Hasil survei itu, tambah Wakil Ketua MPR RI itu, nama-nama seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto masih menempati peringkat atas.

"Nama Megawati Soekarnoputri, masih menduduki posisi tertinggi. Disusul Prabowo Subianto serta anak muda dari akademisi itu," kata dia.

Soal wacana pembatasan usia bagi seorang calon presiden, Lukman menegaskan, faktor usia bukan segalanya untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

"Ukurannya bukan usia, tapi kapabilitas, integritas, juga daya dukung yang dimiliki seseorang bila maju sebagai calon presiden. Tiga syarat itu yang mninimal harus dimiliki untuk running di 2014. Masalah usia menjadi tidak penting," kata Lukman Hakim.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais, mengusulkan agar calon presiden dan wakil presiden tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda.

"Saya sepintas melihat capres dan cawapres 2014 nanti, calon-calonnya, tidak terlalu banyak kelihatan. Yang sepuh-sepuh, yang berumur 60-70 tahun itu memang sulit untuk dimunculkan. Artinya, generas seperti saya, Akbar Tanjung, Wiranto dan Megawati Soekarnoputri, memang berat, hampir usailah," kata Amin.

Ia menyebutkan, kalau capres dan cawapresnya terlalu muda, juga dinilai masih kurang matang.

"Mungkin yang dibutuhkan adalah "in between", tua belum, muda lewat, antara 45-55 tahun," kata Amin.

Lebih lanjut, Amin menyebutkan, nama-nama in between adalah Ketum PAN, Hatta Rajasa, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Pramono Anung.

"Yang tua agak sulit, yang muda gak banyak," ujar mantan Ketua MPR RI itu. Amin menyebutkan, alasan tokoh tua sulit maju karena saat ini perubahan zaman,

"Sekarang zaman peremajaan. Kalau umur 70 tahun maju, walaupun bijak, tapi sudah over dan sudah lewat waktunya," kata Amin. Ant/D-1

Ketua DPR: Mesuji, Berpihaklah ke Rakyat

Marzuki Alie

Jakarta - Dalam kunjungannya ke Lampung untuk menelusuri kasus berdarah di Mesuji, Anggota Dewan dari Komisi Hukum menemukan sejumlah kejanggalan dalam izin lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Akibatnya, perusahaan dan warga setempat berkonflik selama bertahun-tahun dan berujung pembantaian.

Menanggapi temuan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie mengatakan, satu-satunya solusi untuk memecahkan masalah ini adalah dengan duduk bersama dan berdiskusi. "Investor dilindungi, tapi perhatikan rakyatnya," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (19/12).

Namun, kata Marzuki, jika perusahaan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan lahan tersebut yang mestinya digunakan untuk hutan tanaman industri, maka perlu diadakan investigasi. Hal itu dengan menggunakan tim terpadu dari semua unsur. "Tapi harus dalam kerangka hukum dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat," kata dia.

Namun, kata Marzuki dalam kasus sengkata lahan seperti yang terjadi di Mesuji, jangan menggunakan hukum formal namun, menggunakan asas keadilan. "Ini urusan surat menyurat, masyarakat tidak punya surat. Pasti kalah. Hukum harus adil dan berpihak ke kepentingan yang lebih luas," kata dia.

Solusinya, kata dia, harus ada musyawarah mufakat namun, jangan melibatkan semua orang dan jangan langsung berhadapan dengan masyarakat. "Kalau berhadap-hadapan rakyat pasti kalah. Harus mempertimbangkan kepentingan umum. Bagaimana mempertimbangkan kepentingan yang win-win," kata dia.

Marzuki menambahkan, jika perusahaan itu terbukti menfasilitasi pembantaian, maka harus segera diproses hukum. "Kalau menfalislitasi pembantaian, ya nggak usah tunggu. Usir saja. Hukum ditegakkan, tindak pidana disidik dan masuk penjara. Kalau sudah sistemik perusahaan cabut saja," kata dia.

Di tempat lain, Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan, dirinya belum mengetahui lebih banyak mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Sodong, Lampung.

Namun, Din meminta pemerintah dapat lebih berpihak pada masyarakat dalam mengatasi permasalahan Mesuji. Namun, jika memang  ada tindakan kekerasan oleh siapa pun harus diberi sanksi hukum yang tegas.

"Tidak boleh terjadi lagi pada era di mana kita menegakan HAM ini, dan apalagi jika ada kehadiran dari perusahaan, apalagi ada unsur asingnya. Negara atau pemerintah harus menunjukan keberpihakannya kepada rakyat. Ini yang langka di negara kita. Sering pemerintah pusat dan daerah tidak menunjukan keberpihakannya kepada rakyat ketika ada perselisihan dengan persuahaan, sering yang dimenangkan perusahaan," kata Din. viv/D-1

Ratusan Guru Diduga Gunakan SIB Palsu

Purwakarta - Ratusan guru PNS di Kabupaten Purwakarta, diduga telah menggunakan surat izin belajar (SIB) palsu. Surat izin belajar ini, dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Akan tetapi, BKD tak merasa telah mengeluarkan surat tersebut.

"Kita dapat laporan adanya surat izin belajar palsu," ujar Kepala BKD Kabupaten Purwakarta, M Fajar Sidik, Senin (19/12).

Surat ini, menjadi keharusan bagi guru PNS yang telah melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Fungsinya untuk mempermudah kenaikan pangkat. Akan tetapi, ternyata di lapangan banyak yang mengantongi surat izin palsu tersebut.

Bahkan, kata Fajar, pihaknya sudah mengantongi 50 nama guru yang menggunakan surat izin belajar yang diduga palsu tersebut. Namun, karena jumlah guru di Purwakarta mencapai 6.000 orang, maka diduga yang telah memalsukan surat izin tersebut lebih dari 100 orang. "Kita akan terus telusuri kebenarannya," kata Fajar.

Fajar menyebutkan, setiap guru PNS harus memiliki surat izin belajar. Begitu pula dengan guru yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Ketika, mereka beres kuliah surat izin tersebut harus kembali dikantongi.

Akan tetapi, lanjut dia, berdasarkan hasil penyelidikan ternyata banyak guru yang memalsukan surat tersebut. Salah satu indikator pemalsuannya, yaitu pada tanda tangan Kepala BKD. Pada surat izin palsu, tanda tangan kepala BKD ini melalu proses scanner.

Bahkan, surat izin belajar ini diduga telah diperjualbelikan oleh pihak tertentu. Kabarnya, untuk mendapatkannya harus ditebus dengan uang antara Rp 500 sampai 600 ribu.

Meski demikian, pihaknya tidak akan buru-buru mengeluarkan sanksi terhadap para guru nakal tersebut. Upaya yang akan dilakukannya, yaitu menulusuri fakta di lapangan. Kemudian, jika terbukti maka guru-guru tersebut akan dibina.

"Sanksi itu hal yang gampang," cetus Fajar. Seraya menyebutkan, justru yang sulit dilakukan itu melakukan pembinaan. Serta, menghentikan tindakan mereka yang keliru itu.

Terkait dengan pemalsuan tanda tangan ini, Fajar juga belum akan menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian. Padahal, jika merujuk pada peraturan, perbuatan pemalsuan tanda tangan itu sudah melanggar hukum. Jadi, kasus ini bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Rep/D-1

Mahasiswa Penerima Bidik Misi Luncurkan Buku

Surabaya - Mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meluncurkan buku. Buku dengan judul “Dermaga Menuju Impian” merupakan kumpulan  kisah para mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi tentang bagaimana perjuangan mereka untuk dapat kuliah dengan segala keterbatasannya, hingga akhirnya mereka menerima beasiswa Bidik Misi ini.

Buku setebal 132 halaman ini ditulis oleh 23 mahasiswa Unair penerima beasiswa Bidik Misi dari berbagai fakultas. Penulisan buku ini sendiri dikomandani oleh Hudha Abdul Rohman yang kebetulan mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Imu Budaya Unair.

Huda mengaku, dia bersama teman-temannya memang sengaja ingin menerbitkan buku ini untuk memberikan semangat kepada calon mahasiswa kurang mampu lainnya, bahwa kuliah gratis untuk orang miskin itu memang benar-benar ada. Selain itu, mereka juga ingin mengembangkan tradisi menulis di kalangan mahasiswa.

“Tradisi lisan memang penting, namun kami ingin menumbuhkan tradisi menulis di kalangan mahasiswa,” ujar Huda saat peluncuran buku ini di kampus ITS disaksikan oleh Mendikbud M Nuh, baru-baru ini.

Huda menuturkan, yang menarik selama proses penulisan buku adalah dia harus menunggu di sela-sela temannya sedang tidak beraktivitas. Ini disebabkan karena Huda belum memiliki laptop sendiri.

“Karena belum memiliki laptop sendiri, terpaksa saya harus menunggu kapan teman saya tidak memakai laptopnya. Saya pinjam,” ujar Huda.

Hal menarik lainnya adalah, uang yang digunakan untuk penerbitan buku ini juga swadaya mahasiswa penerima Bidik Misi. Kebetulan para mahasiswa Bidik Misi Unair menyisihkan uang beasiswa mereka untuk uang kas. Dan uang kas itu, salah satunya digunakan untuk penerbitan buku ini.

Sementara itu, M Nuh menyatakan bangga atas karya para mahasiswa penerima Bidik Misi ini. “Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya ucapkan terima kasih atas usaha kalian. Saya tidak mengira jika hasilnya akan sebagus ini,” ujar Nuh.

Nuh menambahkan, pemerintah menargetkan akan menaikkan jumlah penerima beasiswa Bidik Misi. Dari sekira 50 ribu mahasiswa untuk tahun ini, maka tahun depan akan ditingkatkan menjadi 80 ribu penerima beasiswa dan tahun depannya lagi menjadi 110 ribu mahasiswa.

“Targetnya selama empat tahun itu, jumlah mahasiswa penerima Bidik Misi itu sekira 100 ribu,” Nuh menandaskan. Oke/D-1

Soal Penghentian UN, DPR Harap Pemerintah Terbuka

Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rohmani menyatakan bahwa pemerintah harus membuka diri terhadap opsi pemberhentian penyelenggaraan ujian nasional (UN).

"Dorongan untuk menolak UN sebagai penentu kelulusan cukup besar. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi kaum intelektual dan pakar pendidikan banyak yang menilai UN tidak memberikan kontribusi terhadap perbaikan pendidikan nasional," katanya melalui surat elektronik di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut anggota DPR yang membidangi pendidikan, olahraga dan kebudayaan itu, adanya opsi dimaksud diperoleh setelah dirinya mendapat masukan dari konstituen di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Brebes dan Tegal).

Rohmani mengajak pemerintah untuk membuka diri terhadap masukan menghentikan UN karena berbagai alasan yang memang logis. "Dan sudah terbukti di lapangan. Selama ini UN dinilai banyak pakar pendidikan telah merusak filosofi pendidikan. UN bukan mencerahkan peserta didik justru mendidik anak didik menjadi pragmatis," katanya.

Menurut dia, seharusnya setiap proses pembelajaran harus bersifat mendidik. "Justru UN sebaliknya, menjadi teror bagi anak didik. Sebenarnya banyak alasan yang sudah disampaikan oleh para pakar bila UN tidak memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan pendidikan," kata politisi dari Fraksi PKS itu.

Untuk itu Rohmani berharap pemerintah membuka diri terhadap masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa justru yang diperlukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataannya.

Ia menilai pemerintah seharusnya bekerja keras mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Adapun penentuan kelulusan diserahkan kepada provinsi, daerah dan sekolah.

"Biarkan mereka yang menentukan metodenya. Yang perlu dipikirkan pemerintah pusat bagaimana meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan," katanya.

Kalaupun pemerintah hendak mengukur mutu pendidikan, katanya, bisa menggunakan metode lain, dan tidak harus dengan UN. "Untuk sekadar mengukur mutu pendidikan, pemerintah bisa melakukan riset tanpa harus disampaikan ke publik. Sehingga hasilnya lebih objektif," kata Rohmani. Rep/D-1