Jakarta - Di saat pemerintah menggadang rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menekan konsumsi masyarakat, Komite Ekonomi Nasional (KEN), justru menilai kebijakan tersebut bukan solusi yang bisa menyelesaikan masalah. KEN mengakui, Indonesia kemungkinan masih akan mengalami kelebihan kuota BBM bersubsidi seperti terjadi pada tahun ini.
Ketua KEN, Chairul Tanjung, menilai pembatasan BBM justru akan menyebabkan munculnya kerusuhan di masyarakat. Hal itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi akibat adanya pembatasan. "Kalau dibatasi itu jadi chaos. Misalnya orang mau beli minyak, minyaknya tidak ada kan jadi ribut. Jadi bukan membatasi," ujar Chairul di Jakarta, Senin (19/12).
Kendati tak sepakat dengan kebijakan pembatasan subsidi, KEN juga tak merekomendasikan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menyelesaikan masalah kelebihan kuota BBM. KEN justru mengusulkan agar pemerintah berupaya untuk mengembangkan sumber energi alternatif lain seperti gas. "Kemarin sempat kami bicarakan bagaimana mengembangkan gas, bagaimana bisa dioptimalkan. Begitu bisa dilakukan maka konsumsi premium bisa turun, imbasnya subsidi bisa dikurangi," tuturnya.
Pemerintah, tambah Chairul, juga diminta untuk terus mengembangkan gas sebagai energi alternatif. Selain itu, sosialisasi terkait dengan keuntungan menggunakan gas, harus gencar dilakukan pemerintah. "Dengan demikian pemakaian BBM akan berkurang, kalau sudah berkurang nanti per wilayah kita atur dan pada saatnya kalau perlu dikonversi, tidak ada jual premium lagi. Jadi kalau tidak mau beli gas beli Pertamax, setelah itu baru dikembangkan, mulai dari Jawa, kemudian Sumatra, terus berlanjut ke pulau-pulau lainnya," jelasnya.
Dengan demikian usaha pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi, menurutnya, dapat segera terwujud. Sehingga dana efisiensi tersebut dapat dialihkan penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur dalam negeri. Viv/D-1
Pemerintah, tambah Chairul, juga diminta untuk terus mengembangkan gas sebagai energi alternatif. Selain itu, sosialisasi terkait dengan keuntungan menggunakan gas, harus gencar dilakukan pemerintah. "Dengan demikian pemakaian BBM akan berkurang, kalau sudah berkurang nanti per wilayah kita atur dan pada saatnya kalau perlu dikonversi, tidak ada jual premium lagi. Jadi kalau tidak mau beli gas beli Pertamax, setelah itu baru dikembangkan, mulai dari Jawa, kemudian Sumatra, terus berlanjut ke pulau-pulau lainnya," jelasnya.
Dengan demikian usaha pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi, menurutnya, dapat segera terwujud. Sehingga dana efisiensi tersebut dapat dialihkan penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur dalam negeri. Viv/D-1
Posting Komentar