50 Persen Tiket Pesawat Telah Terjual

Bandarlampung - Tiket pesawat Maskapai Sriwijaya Air  di Bandarlampung untuk penerbangan Jumat (23/12) dan Sabtu (24/12) tujuan Lampung-Jakarta baru terjual 50 persen dari total kursi yang disediakan.
      
Manager Distrik Sriwijaya Air Lampung, Henrico Fernando, di Bandarlampung, Selasa (20/12), mengatakan, karakter penumpang Lampung yang cenderung memesan saat menjelang pemberangkatan menyebabkan kondisi tersebut. "Kita masih menjual tiket dengan harga normal, sekitar tiga ratus ribuan," kata dia.
      
Menurut pria yang akrab disapa Rico itu, lonjakan pembelian tiket diperkirakan baru akan terjadi pada Kamis (22/12) mendatang, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
      
Secara detail, dia menjelaskan, tiket penerbangan Sriwijaya Air pada Jumat mendatang masih tersedia sekitar 55 persen dari kapasitas.
      
Dalam sehari, Maskapai Sriwijaya Air melayani lima rute terbang dengan menggunakan pesawat Boeing 737-300 berkapasitas 149 tempat duduk.
      
"Kemungkinan kami baru menaikan harga tiket pada sehari menjelang keberangkatan," kata dia.
      
Hal yang sama juga terjadi pada penerbangan Sabtu (24/12) mendatang, yang masih sangat lowong dan dijual dengan harga jual tiket terbawah.
      
Kemudian untuk penerbangan pada liburan akhir tahun, 30 dan 31 Desember 2011, tingkat keterisian bangku baru sekitar 40 persen dari kapasitas keseluruhan.
      
Sebaliknya, penerbangan  "connecting flight" dari Lampung justru terisi penuh, untuk penerbangan jelang libur natal dan akhir tahun.
      
"Kita menjual tiket 'connecting flight' sudah harga atas, misal penerbangan ke Singapura," kata dia.
      
Riko optimistis, keterisian kursi untuk penerbangan Lampung-Jakarta pada liburan Natal dan Akhir Tahun ini akan mencapai 100 persen, sebagaimana tahun sebelumnya.
      
Sementara itu, hal yang sama juga terjadi pada maskapai penerbangan lain yang mengoperasikan penerbangan Lampung-Jakarta, Lion Air, yang mengaku tingkat keterisian bangkunya baru mencapai 50 persen.
      
Dalam sehari, maskapai tersebut memiliki empat kali jadwal penerbangan dengan menggunakan pesawat Boeing 737-300. ant/D-1

 Sukadana - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung membuka peluang investasi pada sektor pariwisata karena besarnya potensi wisata di daerah itu yang membutuhkan pengelolaan optimal.
       
Potensi wisata di Lampung Timur sangat banyak, namun membutuhkan penambahan berbagai sarana pendukung agar lebih menarik bagi wisatawan, kata Kepala Kantor Penanaman Modal Lampung Timur, Mulyanda, di Sukadana, Selasa (20/12).
       
Ia menambahkan, daerah itu merupakan bagian dari Provinsi Lampung yang termasuk dalam wilayah tujuan wisata "C" dalam strategi pengembangun wisata nasional bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. "Objek wisata yang ada akan dikelola secara optimal dan profesional agar lebih menarik lagi," katanya.
       
Kemudian, lokomotif pariwisata di daerah itu adalah Taman Nasional Way Kambas dan Taman Purbakala Pugung Raharjo serta yang sudah dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara.
       
Selain itu, sejumlah objek wisata lain yang potensial dikembangkan adalah sesat agung, rumah adat, wisata tirta, wisata bahari, wisata danau, pesanggrahan dan desa tradisional.
       
Namun, pengembangan objek wisata akan fokus pada Taman Nasional Way Kambas sebagai wisata alam dan Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampungudik sebagai wisata budaya.
       
Ia menerangkan, tujuan pengembangan wisata ini yakni meningkatkan daya tarik wisatawan, yang akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisata nusantara baik dari Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa serta manca negara.
       
Pengembangan objek wisata ini bertujuan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di daerah itu agar tetap terpelihara dengan baik sebagai warisan leluhur. ant/D-1

Pemerintah Harus Aktif Tangani Sengketa Lahan

Lahan Register 45 di Mesuji. (foto: antara)

Waykanan - Anggota DPRD Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung Sahdana, di Blambanganumpu meminta pemerintah setempat pro aktif menangani persoalan sengketa lahan di daerah itu guna menghindari hal tidak diinginkan.
      
"Kejadian sengketa lahan seperti di Mesuji jangan terjadi di Waykanan, karena itu harus ada upaya kontinyu oleh Pemerintah Kabupaten Waykanan," kata dia, Selasa (20/12).
      
Pada pekan lalu, sekitar 30 warga perwakilan masyarakat yang telah merasa tertipu oleh Kepala Kampung Bhaktinegara, Kecamatan Pakuanratu, Darsono mendatangi Mapolres Waykanan untuk melaporkan persoalan tersebut.
      
Yudi Hasan, Ketua LSM Jaringan Anti Korupsi Kabupaten Waykanan sebagai salah satu pihak yang diberi kuasa oleh warga yang melaporkan persoalan tersebut mengatakan, jika warga menuduh Darsono melakukan penipuan terhadap 117 KK dengan menjual lahan Register 46 yang dijanjikan untuk lahan transmigrasi.
      
Ia mengatakan, masyarakat sejak tahun 2005 telah membayar uang sebesar Rp2 juta rupiah. Sejak April 2005, 117 KK tersebut telah mendirikan bangunan di atas lahan seluas sekitar 1,1/8 hektare.
      
Namun,hanya dua bulan setelah mereka mendirikan bangunan di lahan, pada tanggal 12 Mei 2005, Darsono meminta bangunan tersebut dibongkar dengan alasan ada surat perintah dari Polda Lampung untuk pembongkaran. "Begitu pengaduan masyarakat," kata Yudi.
      
Darsono yang Senin (19/12) hadir juga dalam dengar pendapat dengan DPRD Waykanan membantah tuduhan tersebut. "Saya mengharapkan pihak-pihak yang belum tahu jelas perkaranya untuk tidak gegabah," kata dia.
      
Menurutnya, pembongkaran bangunan tersebut memang atas perintah pihak berwenang sehubungan ada kesalahan menempati lahan. Hasil dari hearing tersebut ialah mengupayakan musyawarah secara kekeluargaan.
      
Camat Pakuanratu, Darwis, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut berjanji akan mempertemukan Kepala Kampung Bhaktinegara, Tanjungserupa dan Serupaindah Kecamatan Pakuanratu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara kekeluargaan terlebih dahulu supaya tidak masuk ke ranah hukum. ant/D-1

Mabes Polri Kirim Tim Internal ke Mesuji

Inilah kawasan konflik agraria di wilayah hutan Register 45 di Sungai Buaya, Mesuji. Wilayah ini diklaim dikuasai PT Silva Inhutani Lampung.(foto: kompas)

JAKARTA - Markas Besar Polri kini ikut menurunkan 14 orang tim internal untuk menelusuri peristiwa Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan. Tugas tim ini untuk memverifikasi data dan laporan warga Lampung, Kabupaten Lampung yang mengadu ke Komisi III DPR RI. Termasuk mengecek kembali kebenaran video kekerasan di Mesuji berupa pembantaian terhadap sejumlah orang.

"Untuk hasilnya kita akan menunggu tim kembali. Nanti tim itu. yang merumuskannya dulu, supaya jelas masalahnya supaya jangan nanti kita dibilang membela diri. Biar mereka menyaksikan, mengecek dan menanyakan langsung kepada masyarakat bagaimana sebenarnya," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Gedung Humas Polri, Jakarta, Senin (19/12/2011).

Menurutnya, jika tim telah menemukan fakta-fakta di lapangan baru akan dimintai keterangan ahli IT untuk melihat keabsahan video tersebut. Apalagi, isu yang berkembang video Mesuji tersebut juga diselipi dengan video kekerasan dari Thailand Selatan.

"Nanti kita mencoba melihat dari ahli IT bagaimana prosesnya. Tapi biar tim lapangan dulu, mengecek di sana supaya betul-betul murni dan tidak adanya rekayasa. Kita belum bisa bicara pidana. Kita harus ada kepastian hukum dulu sekarang," kata Saud.

Seperti yang diketahui, selain tim internal Mabes Polri, Komisi III DPR RI juga telah mengirimkan tim untuk mengusut kekerasan di Mesuji. Selain itu tim bentukan pemerintah yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta juga telah mendatangi kawasan perkebunan sawit di dua provinsi itu.

Peristiwa Mesuji ini berawal sengketa tanah yang menurut warga merupakan milik mereka, tapi diklaim menjadi milik perusahaan swasta. Akibat sengketa ini, terjadi bentrokan antara warga Mesuji Lampung dan Sumsel bersama petugas keamanan perusahaan pemilik perkebunan sawit. (kompas)

Pemerintah Diminta Jangan Alihkan Keabsahan Video

Keluarga korban kekerasan dan perwakilan warga Kabupaten Mesuji, Lampung, Kamis (16/12/2011), mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, didampingi ketua adat dan kuasa hukum mereka. Mereka mendesak Komnas HAM segera melakukan investigasi dan membuat rekomendasi kepada pemerintah atas kasus pembunuhan yang bermula dari sengeta lahan antara warga dengan perusahan sawit PT Silva Inhutani sejak 2003.(foto: kompas)

JAKARTA — Pemerintah diminta tak mengalihkan perhatian konflik di Mesuji, wilayah perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan, dengan mempermasalahkan keabsahan video pemenggalan kepala yang beredar. Keabsahan video dinilai bukan masalah utama.

"Masalah utamanya adalah adanya konflik tanah antara rakyat dan pengusaha berduit yang kemudian di-back up aparat resmi dan menimbulkan pelanggaran HAM," kata TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, melalui pesan singkat, Senin (19/12/2011).

Hasanuddin mengatakan, bentrok antara warga dan aparat keamanan di Mesuji terus terjadi lantaran negara tak pernah hadir untuk membela kepentingan rakyat. Justru, katanya, negara membiarkan aparat keamanan bertindak sewenang-wenang yang menimbulkan belasan korban.

Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji bentukan Presiden, menurut Hasanuddin, tak akan efektif karena anggotanya dari kepolisian, Kehutanan, dan instansi lain justru terlibat didalamnya.

"Seharusnya bentuk saja tim investigasi independen dengan Komnas HAM sebagai penjurunya," pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, kantor berita CBS News merilis, salah satu adegan sadis pemenggalan kepala yang ditampilkan dalam video "Pembantaian Mesuji" diambil dari konflik di Thailand selatan. Tim bentukan pemerintah akan menyelidiki kebenaran video itu.

Video itu pertama kali ditayangkan warga Lampung didampingi beberapa pihak di hadapan para anggota Komisi III pekan lalu. Anggota Komisi III juga telah meninjau lokasi akhir pekan lalu. (kompas)

TPF DPR Temukan Fakta Pemenggalan di Mesuji

Warga Mesuji menyambut kedatangan rombongan Komisi III DPR. (kompas)

JAKARTA — Tim Pencari Fakta atau TPF Komisi III DPR yang bertolak ke Lampung dan Sumatera Selatan menemukan fakta bahwa memang terjadi pemenggalan kepala di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel.

Anggota Komisi III, Bambang Soesatyo, mengatakan, peristiwa keji itu terjadi pada April tahun ini. "Memang iya (ditemukan). Hanya, dalam peristiwa pemenggalan tersebut tidak ada keterlibatan aparat," ujar Bambang di Jakarta, Senin (19/12/2011).

Dijelaskan, dalam peristiwa tersebut ada tujuh korban, yakni dua dari masyarakat dan lima dari pihak perusahaan PT Sumber Wangi Alam (SWA). Kejadiannya, kata Bambang, murni karena bentrokan masyarakat dengan petugas pam swakarsa yang dibentuk perusahaan tersebut. "Soal pemenggalan kepala itu telah diakui oleh pihak perusahaan dan camat di Mesuji, dan kasus itu kini sedang dalam proses hukum," kata Bambang.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Sabaruddin Ginting menjelaskan, Polri menetapkan enam tersangka terkait bentrokan di Sungai Sodong. Lima tersangka adalah karyawan PT SWA yang membunuh secara sadis dua warga. Tersangka lain adalah warga Sodong yang diduga membunuh lima karyawan PT SWA secara sadis pula.

Terdakwa dari warga sudah divonis di Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir. Lima tersangka dari perusahaan masih diadili. Kasus ini mencuat ke publik setelah sejumlah warga dan keluarga korban kasus Mesuji, didampingi pengacara, melaporkan dan menyampaikan bukti adanya pembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011 di dua daerah, yakni di Kecamatan Mesuji di Sumsel dan Kabupaten Mesuji di Lampung kepada DPR, Rabu (14/12/2011).

Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia. Dalam video, berbagai tindakan keji terekam. Salah satunya adalah pemenggalan kepala dua pria tersebut. (kompas)

Hari Ini BRT Mulai Beroperasi

BRT mulai beroperasi (foto: tribun)

BANDAR LAMPUNG -  Bus rapid transit (BRT) mulai beroperasional pagi ini di Kota Bandar Lampung, Senin (19/12/2011). Operasional ini adalah perdana dilakukan untuk masyarakat umum. Di mana baru melayani trayek Rajabasa-Sukaraja.

Dari pantauan Tribunlampung.co.id pukul 08.45 WIB, nampak BRT melintas di Jalan ZA Pagar Alam menuju Terminal Sukaraja maupun dari arah sebaliknya.

Direktur Operasional Bus Trans Bandar Lampung Yeni Tri Waluyo kemarin mengatakan, waktu operasionalnya sendiri dimulai pukul 06.00-18.00 WIB. Namun, menurut dia, waktu bisa berubah. Menyesuaikan kondisi di lapangan nantinya.(tribun)

Ada Oknum Jenderal Bekingi PT BSMI?

Mesuji - Dalam kesaksiannya, MGS Ujang Raffiudin, menyebut ada oknum jenderal yang diduga membekingi PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) saat pertama kali membuka lahan perkebunan sawit di Kabupaten Mesuji tahun 1994 silam. 

MGS Ujang Raffiudin merupakan saksi kunci yang mengaku mengetahui persis bagaimana kronologis penguasaan lahan oleh PT. BSMI.                                                          

Berdasarkan pengakuan Ujang, dugaan pencaplokan lahan oleh PT BSMI itu bermula tahun 1994 yang silam, Yongki salah satu manajer di PT BSMI mendatangi Ami, seorang warga Bandar Lampung.

Ketika itu, kata Ujang, kepada Ami dan Yongki mengungkapkan bahwa ada pengusaha asal Malaysia yang tengah mencari lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.      

Kemudian, masih kata Ujang, dia bersama rekan lainnya membentuk tim di Bandar Lampung yang diketuai Ami yang bertugas mencari lahan untuk perkebunan kelapa sawit.            

"Saat itu Pak Ami didatangi oleh Yongki (manajer BSMI), katanya ada pengusaha asal Malaysia yang mencari lahan luas untuk perkebunan kelapa sawit," beber Ujang, dalam pengakuannya, Senin (19/12/2011) pagi. Tim Bandar Lampung itu terdiri dari empat orang: Ami, Suttan Tihang, Budiman, dan MGS Ujang Raffiudin. 
                                           
"Kami tim Bandar Lampung ini kemudian meluncur menuju Mesuji untuk mencari lahan," ujar Ujang.         

Setibanya di Mesuji, tim Bandar Lampung tersebut bertemu dengan Fandri, seorang kepala Kampung di Sungai Badak, Mesuji.                         

Kemudian, Fandri membentuk tim Mesuji yang beranggotakan empat orang: Fandri, Halibi, Kadir, dan Yusuf. Kesemuanya tercatat sebagai warga Sungai Badak, Mesuji.                                                  

"Kemudian Pak Fandri bertugas mengumpulkan berkas mengenai surat kepemilikan lahan warga. Berkas tersebut lalu dibawa ke Bandar Lampung oleh Pak Fandri dan diserahkan ke saya," ungkap Ujang.      

"Berkas yang diserahkan saat itu berupa SKT dan ada sebagian yang sudah prona, kesemua berkas itu milik warga Kampung Sri Tanjung, Kaagungan Dalam dan Nipah Kuning," ujar Ujang.                                

Saat proses pemberkasan, lanjut Ujang, oleh Yongki berkas surat kepemilikan tanah warga tersebut akan di perbaharui dan dibuatkan akta.                                                        

"Saat berkas itu kita serahkan ke Pak Yongki, kami bertemu dengan Pak Hince (alm) dan satu orang Malaysia," ujarnya.                                                

Dalam pertemuan yang berlangsung di kompleks besi baja Bandar Lampung itu, Ujang mengaku juga terdapat salah seorang pegawai BPN Kabupaten Lampung Utara. "Saya lupa namanya orang BPN itu, yang jelas dari BPN Lampung Utara," katanya.                                                

Dalam pertemuan tersebut, oknum pegawai BPN Lampung Utara itu mengungkapkan kepada tim Bandar Lampung bahwa lahan milik masyarakat yang diserahkan tersebut merupakan lahan milik negara.                

"Orang BPN itu kerjasama dengan Pak Yongki, dia bilang tanah masyarakat itu merupakan tanah milik negara, nggak bisa dipake," ungkap Ujang lagi.                                                          

Mendengar pernyataan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut, tim Bandar Lampung tersebut akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengurus lahan tersebut. Namun, sayangnya, berkas bukti kepemilikan lahan warga saat itu tidak langsung diambil dan masih berada ditangan Yongki. 

Anehnya, ketika tim Bandar Lampung tersebut kembali mendatangi Yongki, pihak BSMI melalui Yongki mengaku bahwa lahan warga tersebut merupakan milik oknum jenderal. "Pak Yongki bilang kalau tanah itu punya salah satu jenderal, tapi nggak disebutin jenderal TNI atau jenderal Polri," imbuh Ujang.                                

Adapun lahan yang diklaim milik oknum Jenderal itu yakni lahan plasma seluas lahan 7.000 hektare yang saat ini dituntut oleh masyarakat Kampung Sri Tanjung, Kaagungan Dalam dan Nipah Kuning. (tribun)

Berharap Tidak Ada Lagi Pengeboman Ikan

Tanggamus - Harapan untuk menghentikan penangkapan ikan secara ilegal akan terpenuhi jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan aparat keamanan di Provinsi Lampung dalam mengatasinya.
       
Untuk meminimalkan tindakan ilegal dalam menangkap ikan, seperti pengeboman dan penggunaan pukat cincin, kini dibangun pos pengamat serta dibentuk kelompok pengawas dan forum gabungan konservasi ekosistem di perairan Teluk Lampung, seperti di pesisir Semaka Tanggamus.
       
Sekretaris Forum Gabungan (Forgab) Konservasi Kabupaten Tanggamus, Herman Hermawan, mengatakan menjaga kelestarian ekosistem dari tindakan tidak bertanggung jawab harus ditanggulangi intensif dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.
       
Ia menyebutkan hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus.
       
"Ekosistem ini tentunya tidak hanya biota laut seperti lumba-lumba yang banyak terdapat di Teluk Kiluan," kata dia. 
  
Menurut dia, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan sehingga perlu terus dilakukan pemeliharaannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
       
"Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu pada dasarnya merupakan bagian dari 'millenium development goal's," kata dia.
       
Ia menyebutkan, semakin sadarnya masyarakat menjaga ekosistem, termasuk lumba-lumba dan penyu hijau, maka perlu terus diupayakan pelestariannya di lapangan.
       
"Konservasi perairan laut dimaksudkan untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada di kawasan, di antaranya populasi lumba-lumba hidung botol dan paruh panjang serta hutan mangrove (bakau), kebersihan pantai, dan sumber daya hayati lainnya," katanya.
       
Ia menyebutkan, beberapa bulan lalu terdapat laporan terkait adanya lumba-lumba yang mati akibat terdampar, dan terdapat luka-luka di tubuh ikan itu yang dikarenakan goresan jaring nelayan.
       
"Laporan itu harus ditindaklanjuti untuk mencegah terulangnya kejadian itu demi melestarikan ikon Kabupaten Tanggamus itu," kata Kepala Bappeda Kabupaten Tanggamus itu.
       
Ia berharap dengan adanya forum atau wadah lintas sektoral yang terdiri atas beberapa satuan kerja, kepolisian serta TNI AL, dapat mewujudkan tujuan konservasi ekosistem di wilayah tersebut.

   
               Pengeboman ikan

  
Sejumlah nelayan di Pekon Kiluannegeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung mengeluhkan masih kerap  terjadi pengeboman ikan dan "illegal fishing" di daerah itu.
       
"Pengeboman ikan di sekitar perairan Teluk Semaka masih sering terjadi, yakni penangkapan ikan dengan cara mengebom sehingga merusak ekosistem laut, terutama di wilayah karang berak," kata Kadek, Kepala Pekon Kiluannegeri Tanggamus.
       
Menurutnya, pelaku pengeboman ikan tersebut bukan merupakan warga atau nelayan di daerah itu, namun lebih banyak nelayan dari daerah lainnya.
       
"Masih banyaknya nelayan yang menggunakan bom saat menangkap ikan akan mempengaruhi keberadaan biota laut di sekitarnya," kata dia.
       
Ia menyebutkan, bom ikan tersebut akan membunuh ikan kecil lainnya sehingga untuk beberapa pekan lamanya akan sulit ditemukan ikan di daerah  itu.
       
Dengan demikian, ia menambahkan, yang akan mengalami kerugian adalah nelayan tradisional setempat.
       
"Pelaku pengeboman biasanya bukan berasal dari sekitar Teluk Kiluan dan Teluk Semaka, melainkan lebih banyak dari Teluk Lampung dan Pulau Jawa," ujar dia menerangkan.
       
Hal senada dikatakan nelayan lainnya, Suluhan.
       
Banyak nelayan baik dari Telukbetung atau dari luar Lampung yang menggunakan bom saat mencari ikan di daerah itu.
       
"Bom akan menyebabkan biota laut, ikan kecil dan terumbu karang tempat hidup hewan itu tinggal, akan rusak," katanya.
       
Rusdi, salah seorang nelayan di daerah itu, mengharapkan pihak keamanan meningkatkan patroli di laut karena masik banyak nelayan nakal yang menggunakan bom saat menangkap ikan.
       
"Kami bingung harus melapor kemana saat ada pelaku pengeboman karena kalau mesti ke darat maka nelayan itu pasti sudah tidak ada," kata dia.
       
Ia berharap ada pos pengamanan yang siap siaga pada saat dihubungi oleh nelayan di daerah ini agar tidak ada lagi pelaku pengeboman yang tidak terjerat hukum.
       
Kapal penangkap ikan jenis purse sein (pukat cincin) juga menjadi salah satu pendukung kepunahan ikan lumba-lumba di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus.
       
"Beberapa pekan lalu ada lumba-lumba yang mati dan di sekujur tubuhnya banyak terdapat luka luka akibat jaring nelayan dan diperkirakan akibat jaring pursein milik nelayan di luar daerah ini," ujar Suluhan, Ketua Pokmaswas Teluk Kiluan, Pekon Kiluannegeri di Tanggamus.
       
"Mungkin, saat ikan lumba-lumba itu terjerat oleh jaring pukat cincin milik nelayan, namun karena tidak bisa keluar dibiarkan saja hingga keseluruhan jaring diangkat ke atas untuk diambil hasil tangkapannya," kata dia.
       
Ia berharap ada aturan yang jelas agar keberadaan kapal tersebut tidak lagi beroperasi di sekitar Teluk Kiluan sehingga tak ada lagi lumba-lumba yang mati.
       
Ketua Yayasan Ekowisata CIKAL Lampung, Ricko Stevanus, mengatakan, kejadian matinya lumba-lumba di kawasan Teluk Kiluan beberapa pekan lalu bukan yang pertama dan semua penyebabnya memiliki kesamaan.
       
"Kemungkinan besar hewan laut itu mati karena terperangkap jaring purse sein. Jaring dari kapal tersebut diberi cahaya lampu untuk menarik kedatangan ikan," kata dia.
       
Setelah itu, ia melanjutkan, tidak diduga lumba-luma masuk dalam jaring karena tertarik dengan cahaya tersebut, hingga akhirnya ditarik bersamaan ikan lainnya yang diburu nelayan.
       
"Pada saat lumba-lumba masuk dalam perangkap itu, nelayan tentunya tidak mau terjun ke laut untuk membebaskan ikan malang tersebut, ikan yang terangkut jaring kapal ini akan mengalami luka cukup serius sehingga menyebabkan kematiannya," ujar dia.
       
Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah daerah di Lampung dapat bersikap tegas dalam melestarikan ekosistem di daerahnya masing-masing. (antara)

Harga Cengkih di Lampung Timur Naik

Petani sedang menjemur buah cengkih. (Foto ANTARA/Basri Marzuki)

Sukadana - Harga komoditas cengkih di Kabupaten Lampung Timur naik dari Rp160.000 menjadi Rp170.000 per kilogram dalam sepekan ini karena minimnya pasokan dari petani.
      
"Naiknya harga komoditas cengkih karena pasokan dari petani menurun drastis pada musim ini," kata Tohirudin, pedagang pengumpul di Desa Srimenanti Kecamatan Bandarsribhawono, Lampung Timur, Senin.
      
Ia mengatakan, selain petani pembudidaya tanaman menurun, juga memasuki musim penghujan ini terkendala proses penjemuran untuk memenuhi besarnya permintaan pengumpul setempat.
      
Ia mengaku, pengumpul semakin hari semakin sulit mendapatkan pasokan cengkih karena banyak tanaman yang tidak berbuah akibat kemarau lalu.
      
"Sampai saat ini tanaman belum berbuah meskipun sudah turun hujan," katanya.
       
Harga cengkih sekarang antara Rp160.000 sampai Rp170.000 per kilogram.
       
Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Lampung Timur menyatakan akan memperluas budidaya tanaman cengkih di daerah itu karena saat ini luas tanamnya hanya sekitar 73,30 hektare.
      
"Komoditas cengkih ditekuni oleh 470 petani dengan produktivitas 182 kilogram per hektare dan jumlah hasil produksi sebanyak 7,23 ton," kata Kepala Disbunhut Lampung Timur, Edwin Bangsaratoe, di Sukadana.
      
Ia mengatakan, dari total luas yang ada itu, terdiri atas 14 hektare tanaman belum produktif, 39,75 hektare tanaman produktif, dan 19,55 hektare tanaman tidak produktif karena rusak atau mati. (antara)

Upaya Lamsel Jadi Daerah Tujuan Wisata

Pasir putih, salah satu objek wisata di Lampung Selatan (foto: antara)

Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus berupaya menjadikan daerah setempat menjadi tujuan wisata karena besarnya potensi pariwisata di wilayah itu.
      
"Kita punya Gunung Anak Krakatau yang fenomenal dan terkenal di dunia, punya Pelabuhan Bakauheni, dan sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera," kata Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP melalui Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Sutono, di Kalianda, Lampung Selatana, Senin.
      
Ia menyebutkan, Lampung Selatan memiliki puluhan objek wisata pantai, wisata gunung, wisata budaya didukung  kelancaran transportasi dengan keberadaan jalan lintas Sumatera.
      
"Dengan keberadaan puluhan objek wisata, daerah ini sangat potensial untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan penambahan berbagai fasilitas pendukung agar dapat menarik wisatawan," katanya saat dihubungi dari Sukadana, Lampung Timur.
      
Selanjutnya, lanjut dia, semua itu akan didukung dengan rencana proyek nasional pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan terminal agribisnis di Kecamatan Penengahan sebagai pusat pemasaran hasil bumi se-Sumatera.
      
Ia menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki letak geografis yang sangat strategis untuk dikembangkan, di bagian ujung selatan terdapat Pelabuhan Bakauheni dan jalan lintas Sumatera menuju Kota Bandalampung dan kota-kota besar lainnya di Pulau Sumatera.
      
"Lampung Selatan menyimpan berbagai keindahan panorama alam dan budaya dan membutuhkan pengelolaan optimal," katanya.
      
Ia menjelaskan, Gunung Anak Krakatau merupakan salah satu daya tarik utama sekaligus lokomotif kemajuan wisata di daerah itu bersama puluhan objek wisata alam lainnya.
      
Kemudian, kalangan wisatawan berdatangan ingin melihat dari dekat bukti kedahsyatan letusan Gunung Krakatau  yang kini menyisakan Gunung Anak Krakatau yang terus meninggi itu.
      
Ia menambahkan, pengembangan tersebut juga membutuhkan campur tangan investor atau pihak ke tiga yang berminat menanamkan modalnya untuk berpartisipasi memajukan sektor wisata di daerah tersebut.
      
Selain itu, wisata alam lain yang akan dikembangkan adalah pemandian air panas Way Belerang Kecamatan Kalianda, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku yang menjadi satu paket tempat wisata bersama Gunung Anak Krakatau.
      
Kemudian, wisata pantai yakni Pantai Wartawan, Canti, Merak Belatung dan Pantai Marina di Kecamatan Kalianda serta Pantai Pulau Prajurit, Kahai, dan Pantai Onar Kecamatan Penengahan.
      
Ia menambahkan, pengembangan juga akan dilakukan makam Pahlawan Nasional Raden Intan II dan makam kuno di Kecamatan Palas, dan tempat wisata tirta berupa air terjun Way Kalam Kecamatan Penengahan. (antara)

Penduduk Mesuji Terusik!

Warga antusias menanti kedatangan tim pencari fakta gabungan dan Komisi III DPR RI (foto: antara)

Bandarlampung - Kabupaten Mesuji yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) di Lampung sontak menjadi terkenal belakangan ini. Kabupaten berpenduduk sekitar 250 ribu jiwa yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan itu menjadi perhatian banyak pihak, setelah gencarnya pemberitaan media massa terkait kekerasan yang menewaskan 30 warga setempat. Pemberitaan itu tentu menyebabkan ketenteraman penduduk di sana menjadi terusik.
       
Tokoh masyarakat Mesuji Agus Salim Harahap dalam dialog dengan Komisi III DPR RI di Mesuji, Minggu (18/12), mengatakan pemberitaan itu tidak hanya membuat penduduk cemas, tetapi memberi kesan buruk terhadap pencitraan Kabupaten Mesuji.
       
Ia menyebutkan tidak ada pembantaian hingga menyebabkan puluhan warga tewas di Mesuji sebagaimana diberitakan banyak media massa. "Tidak benar ada pembantaian yang menewaskan 30 warga di Mesuji," kata dia. Agus yang juga penggagas berdirinya Kabupaten Mesuji mengakui di daerah itu pernah terjadi bentrokan antara warga dan perusahaan pengelola perkebunan, tetapi korban jiwanya tidak mencapai puluhan orang.
       
"Setahu saya hanya ada dua orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan dan warga terkait sengketa lahan," kata dia. Akibat pemberitaan itu, lanjutnya, Mesuji dianggap sebagai tempat yang menyeramkan sehingga membuat penduduk di sana menjadi resah. Sementara penduduk dari daerah lain juga enggan untuk datang ke Mesuji.
       
"Akibat pemberitaan itu juga bisa membuat investor urung menanamkan modalnya di daerah itu karena menganggap stabilitas keamanan kurang," jelasnya. Padahal, kata dia, potensi pertanian dan perkebunan di Mesuji cukup besar untuk dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. "Jika pemberitaan tidak valid itu terus dibesar-besarkan, akan membuat penduduk Mesuji tidak nyaman dan terusik hingga merugikan semua pihak," kata dia menambahkan.
       
Menurutnya, persoalan utama terjadinya bentrokan  beberapa waktu lalu antara warga dan petugas adalah konflik lahan. Konflik agraria di Mesuji menjadi persolaan serius jika tidak ditangani dengan benar.
        
Mat Jaya, salah seorang tokoh masyarakat lainnya, mengatakan, sepekan setelah pemberitaan pembataian itu membuat penduduk Mesuji masih merasakan kecemasan. "Penduduk Mesuji cinta damai, jangan diusik dengan hal-hal yang menimbulkan kecemasan," kata dia.
       
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Mesuji yang sempat menimbulkan bentrokan antara warga dan pengelola perkebunan beberapa waktu lalu hanyalah konflik lahan. Sengketa lahan menjadi persolaan serius jika tidak ditangani secara benar. Ia meminta semua pihak melihat permasalahan di Mesuji secara menyeluruh. "Warga hanya meminta keadilan, yaitu diizinkan mengelola lahan di Mesuji sebagaimana pihak ketiga," kata dia.
       
Sementara itu, Polda Lampung meminta Tim Pencari Fakta (TPF) Komisi III DPR segera melakukan klarifikasi atas beredarnya isu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Lampung. "Kondisi Lampung yang aman dan kondusif tiba-tiba dihebohkan dengan penayangan video pembantaian yang menewaskan 30 orang. Sungguh isu tersebut menurunkan kredibilitas Lampung di mata dunia," kata Kapolda Lampung Brigjen Joodie Rooseto.
        
Namun demikian, ia mengakui sebulan terakhir telah terjadi sengketa lahan di kawasan PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) dan di kawasan PT Silva Inhutani yang menimbulkan satu orang tewas dan enam luka berat. "Kami telah memberikan santunan terhadap keluarga korban kerusuhan tersebut," katanya.
       
Sementara itu, Komisi III DPR menyebutkan konflik warga setempat akibat lambannya peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Anggota Fraksi PPP Ahmad Yani mempertanyakan kepemilikan PT Silva Inhutani dan PT BSMI yang mengakibatkan pemerintah setempat seperti tidak punya kekuasaan untuk membela rakyatnya.
       
"Saya juga heran dengan BPN mengapa tidak bisa melakukan pengukuran ulang terhadap 7 ribu ha lahan di kawasan PT Silva Inhutani, inilah pemicu awal konflik itu," ujarnya.

Konflik Lahan

Konflik agraria di Kabupaten Mesuji menjadi persoalan serius jika tidak ditangani dengan baik. Konflik lahan itu bisa memicu terjadinya kembali aksi kekerasan di daerah itu.
       
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsudin, mengatakan konflik agraria merupakan akar permasalahan timbulnya kekerasan di Mesuji yang menewaskan dua warga di daerah itu. Menurut dia, berdasarkan penelusuran pihaknya di lapangan, ada ketidakadilan dalam pemberian izin pengelolaan tanah di kawasan Mesuji, antara perusahaan dengan masyarakat.
       
Ia mengatakan, pemerintahan di masa lalu telah melakukan salah kebijakan dengan memberikan izin perluasan lahan bagi PT Sylva Inhutani pada 1996 untuk pengelolaan lahan dari 33.500 ha menjadi 42.000 hektare. Padahal, kata dia, lahan sekitar 7.000 hektare itu seharusnya milik petani plasma.
       
Sementara, dalam pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan staf Muspida Mesuji di Balai Kecamatan Simpang Pematang, Ketua DPRD Mesuji Chandra Lela menyatakan, akar permasalahan di Mesuji adalah saat terjadinya perluasan pengelolaan lahan dari 33.500 ha menjadi 42.000 ribu hektare untuk pihak ketiga. Perluasan tersebut menyebabkan pencaplokan lahan adat yang telah dikelola warga.
       
"Surat izin perluasan pengelolaan lahan itulah yang menjadi akar masalah, dan kami minta ada peninjauan ulang," kata dia.
       
Salpani, salah seorang tokoh masyarakat Mesuji mengatakan, persoalah sengketa lahan antara warga dan perusahaan semestinya dapat diselesaikan. "Petani hanya butuh dua hektare lahan saja untuk menggarap areal perkebunan," kata dia.
       
Sengketa agraria meluas ketika pihak perusahaan tidak memberikan hak petani plasma untuk menggarap areal lahannya. Konflik agraria akan terus berlangsung jika persoalan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Akar masalah pengelolaan lahan harus diselesaikan sehingga aksi kekerasan yang menimbulkan korban tidak lagi terulang.
       
Berbagai pihak khususnya DPR-RI, BPN, Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut. (antara)