Mahasiswa Baru IPB Wajib Tinggal di Asrama

Bogor - Sekretaris eksekutif Institut Pertanian Bogor Dr Ir Bonny PW Soekarno mengemukakan bahwa mahasiswa baru di perguruan tinggi itu diwajibkan tinggal di asrama.

"Mahasiswa baru wajib mengikuti kuliah di tingkat persiapan bersama (TPB) dan wajib tinggal di asrama. Cara itu tidak ada di perguruan tinggi-perguruan tinggi lain," katanya melalui keterangan tertulis di Bogor, Minggu (18/12).

Ketika menerima kunjungan sebanyak 90 siswa SMA Islam As-Shofa Pekanbaru, Provinsi Riau, ia menjelaskan bahwa pada tingkat TPB merupakan masa kritis bagi mahasiswa di IPB.

"Bagi mahasiswa yang tidak bisa menyesuaikan dan mendapat nilai IPK (indeks prestasi kumulatif) kurang dari 1,5, maka mahasiswa tersebut akan di `drop out` dari IPB," katanya.

Namun, kata dia, apabila mahasiswa baru berhasil mengikuti kuliah di tingkat TPB maka hal tersebut akan menjadi bekal mahasiswa saat lulus IPB kelak.

Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa melihat keberhasilan IPB dengan kurikulum TPB dimaksud, perguruan tinggi perguruan tinggi lain pun akan segera mengikutinya.

Ia juga menjelaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa IPB diajarkan bagaimana cara berfikir sistematis, terukur dan bertahap.

"Sehingga tidak aneh apabila lulusan IPB dapat bekerja di berbagai disiplin Ilmu terlebih pertanian," katanya.

Menurut dia, disiplin ilmu pertanian tidak hanya menanam dan sawah, lebih dari

itu banyak berbagai produk turunan dari hasil pertanian.

sementara itu, Kepala Sekolah SMA Islam As-Shofa Sufrida menyatakan pihaknya beserta rombongan murid-murid kelas 11 ingin menggali informasi seluas-luasnya terkait informasi masuk perguruan tinggi, terutama IPB.

Pihaknya sengaja mengajak murid-murid kelas 11 karena menjelang kelas 12 murid-murid SMA sudah harus mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional.

Menurut Sufrida minat siswanya untuk kuliah di IPB sangat tinggi, hal ini terbukti dari banyaknya permintaan siswa yang ingin berkunjung ke IPB dan ingin mengenal lebih banyak.

Ia menambahkan, sampai 2011, sekolahnya telah mengadakan kunjungan ke IPB untuk yang ketiga kalinya. Ant/D-1

UKMF PSBH Unila Gelar MCC Internal

Bandarlampung - Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) menggelar Moot Court Competition (MCC) internal pada Minggu (18/12). Kegiatan ini berlangsung di Gedung D FH Unila.
 

Kegiatan yang mengambil tema “Ubi Societas Ibi Ius” ini bertujuan untuk melatih kemampuan angkatan muda UKMF PSBH dalam beracara di peradilan. “Setidak-tidaknya para peserta mengerti tentang peradilan,” kata Beni Prawira yang merupakan ketua pelaksana MCC internal, speerti dikutip dari laman Unila, Senin (19/12). 

Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2011 ini juga mengharapkan, ilmu yang didapat dari PSBH bisa diaplikasikan, sehingga ketika lulus menjadi sarjana yang siap pakai, bukan sarjana yang siap latih.
 

Beni juga mengatakan, dalam melaksanakan kegiatan ini terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah fasilitas ruangan yang kurang memadai untuk dilaksanakannya MCC. “Tapi berkat kerja keras semua panitia semuanya jadi aman terkendali,” kata Beni yang ditemui di Gedung D1 FH.
 

Ada tiga tim yang bertanding dalam peradilan semu ini. Masing-masing  peserta MCC internal ini terdiri dari 16 orang yang merupakan angota PSBH angkatan 2010 dan 2011 serta 3 orang pembimbing dari angkatan 2009 dan 2008. Setiap tim di berikan waktu satu minggu untuk latihan dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam persidangan. Semua kerja keras itu dilakukan untuk memperebutkan tropi bagi juara 1, 2 dan 3.
 

Selain penilaian tim terbaik, juga ada penilaian bagi peserta terbaik yang terdiri atas beberapa kategori, diantaranya hakim terbaik, penuntut umum terbaik, penasihat hukum terbaik, panitera terbaik, terdakwa terbaik, saksi terbaik, juru sumpah terbaik dan sipir terbaik.
 

Acara yang dimulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB ini juga diisi dengan acara nonton bareng video-video dan foto-foto kegiatan UKMF PSBH di tingkat nasional. Beni berharap, dengan diadakannya semua kegiatan ini, angkatan muda UKMF PSBH bisa lebih semangat untuk terus belajar di PSBH. 

“Sehingga tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki soft skill di bidang hukum yang bisa dipraktekkan baik di kampus maupun di luar,” harap beni. Hch/D-1

Mabes Polri Kirim Tim Internal ke Mesuji

Inilah kawasan konflik agraria di wilayah hutan Register 45 di Sungai Buaya, Mesuji. Wilayah ini diklaim dikuasai PT Silva Inhutani Lampung.(foto: kompas)

JAKARTA - Markas Besar Polri kini ikut menurunkan 14 orang tim internal untuk menelusuri peristiwa Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan. Tugas tim ini untuk memverifikasi data dan laporan warga Lampung, Kabupaten Lampung yang mengadu ke Komisi III DPR RI. Termasuk mengecek kembali kebenaran video kekerasan di Mesuji berupa pembantaian terhadap sejumlah orang.

"Untuk hasilnya kita akan menunggu tim kembali. Nanti tim itu. yang merumuskannya dulu, supaya jelas masalahnya supaya jangan nanti kita dibilang membela diri. Biar mereka menyaksikan, mengecek dan menanyakan langsung kepada masyarakat bagaimana sebenarnya," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Gedung Humas Polri, Jakarta, Senin (19/12/2011).

Menurutnya, jika tim telah menemukan fakta-fakta di lapangan baru akan dimintai keterangan ahli IT untuk melihat keabsahan video tersebut. Apalagi, isu yang berkembang video Mesuji tersebut juga diselipi dengan video kekerasan dari Thailand Selatan.

"Nanti kita mencoba melihat dari ahli IT bagaimana prosesnya. Tapi biar tim lapangan dulu, mengecek di sana supaya betul-betul murni dan tidak adanya rekayasa. Kita belum bisa bicara pidana. Kita harus ada kepastian hukum dulu sekarang," kata Saud.

Seperti yang diketahui, selain tim internal Mabes Polri, Komisi III DPR RI juga telah mengirimkan tim untuk mengusut kekerasan di Mesuji. Selain itu tim bentukan pemerintah yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta juga telah mendatangi kawasan perkebunan sawit di dua provinsi itu.

Peristiwa Mesuji ini berawal sengketa tanah yang menurut warga merupakan milik mereka, tapi diklaim menjadi milik perusahaan swasta. Akibat sengketa ini, terjadi bentrokan antara warga Mesuji Lampung dan Sumsel bersama petugas keamanan perusahaan pemilik perkebunan sawit. (kompas)

Pemerintah Diminta Jangan Alihkan Keabsahan Video

Keluarga korban kekerasan dan perwakilan warga Kabupaten Mesuji, Lampung, Kamis (16/12/2011), mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, didampingi ketua adat dan kuasa hukum mereka. Mereka mendesak Komnas HAM segera melakukan investigasi dan membuat rekomendasi kepada pemerintah atas kasus pembunuhan yang bermula dari sengeta lahan antara warga dengan perusahan sawit PT Silva Inhutani sejak 2003.(foto: kompas)

JAKARTA — Pemerintah diminta tak mengalihkan perhatian konflik di Mesuji, wilayah perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan, dengan mempermasalahkan keabsahan video pemenggalan kepala yang beredar. Keabsahan video dinilai bukan masalah utama.

"Masalah utamanya adalah adanya konflik tanah antara rakyat dan pengusaha berduit yang kemudian di-back up aparat resmi dan menimbulkan pelanggaran HAM," kata TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, melalui pesan singkat, Senin (19/12/2011).

Hasanuddin mengatakan, bentrok antara warga dan aparat keamanan di Mesuji terus terjadi lantaran negara tak pernah hadir untuk membela kepentingan rakyat. Justru, katanya, negara membiarkan aparat keamanan bertindak sewenang-wenang yang menimbulkan belasan korban.

Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji bentukan Presiden, menurut Hasanuddin, tak akan efektif karena anggotanya dari kepolisian, Kehutanan, dan instansi lain justru terlibat didalamnya.

"Seharusnya bentuk saja tim investigasi independen dengan Komnas HAM sebagai penjurunya," pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, kantor berita CBS News merilis, salah satu adegan sadis pemenggalan kepala yang ditampilkan dalam video "Pembantaian Mesuji" diambil dari konflik di Thailand selatan. Tim bentukan pemerintah akan menyelidiki kebenaran video itu.

Video itu pertama kali ditayangkan warga Lampung didampingi beberapa pihak di hadapan para anggota Komisi III pekan lalu. Anggota Komisi III juga telah meninjau lokasi akhir pekan lalu. (kompas)

TPF DPR Temukan Fakta Pemenggalan di Mesuji

Warga Mesuji menyambut kedatangan rombongan Komisi III DPR. (kompas)

JAKARTA — Tim Pencari Fakta atau TPF Komisi III DPR yang bertolak ke Lampung dan Sumatera Selatan menemukan fakta bahwa memang terjadi pemenggalan kepala di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel.

Anggota Komisi III, Bambang Soesatyo, mengatakan, peristiwa keji itu terjadi pada April tahun ini. "Memang iya (ditemukan). Hanya, dalam peristiwa pemenggalan tersebut tidak ada keterlibatan aparat," ujar Bambang di Jakarta, Senin (19/12/2011).

Dijelaskan, dalam peristiwa tersebut ada tujuh korban, yakni dua dari masyarakat dan lima dari pihak perusahaan PT Sumber Wangi Alam (SWA). Kejadiannya, kata Bambang, murni karena bentrokan masyarakat dengan petugas pam swakarsa yang dibentuk perusahaan tersebut. "Soal pemenggalan kepala itu telah diakui oleh pihak perusahaan dan camat di Mesuji, dan kasus itu kini sedang dalam proses hukum," kata Bambang.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Sabaruddin Ginting menjelaskan, Polri menetapkan enam tersangka terkait bentrokan di Sungai Sodong. Lima tersangka adalah karyawan PT SWA yang membunuh secara sadis dua warga. Tersangka lain adalah warga Sodong yang diduga membunuh lima karyawan PT SWA secara sadis pula.

Terdakwa dari warga sudah divonis di Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir. Lima tersangka dari perusahaan masih diadili. Kasus ini mencuat ke publik setelah sejumlah warga dan keluarga korban kasus Mesuji, didampingi pengacara, melaporkan dan menyampaikan bukti adanya pembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011 di dua daerah, yakni di Kecamatan Mesuji di Sumsel dan Kabupaten Mesuji di Lampung kepada DPR, Rabu (14/12/2011).

Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia. Dalam video, berbagai tindakan keji terekam. Salah satunya adalah pemenggalan kepala dua pria tersebut. (kompas)

Anggota DPR Tak Tahu Bangka Belitung

PANGKAL PINANG — Sebagian anggota DPR belum tahu di mana Kepulauan Bangka Belitung. Hal itu tecermin dalam kunjungan Komisi XI DPR, Senin (19/12/2011) di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Salah seorang anggota Komisi XI, M Firdaus, mengatakan nyaris ketinggalan pesawat karena ketidaktahuan itu. Saat di ruang tunggu bandara, ia mendengar panggilan penumpang tujuan Pangkal Pinang dan segera naik pesawat.

"Saya tenang-tenang karena mau ke Bangka Belitung (Babel). Saya merasa bukan itu pesawat yang akan dinaiki," ujarnya di Pangkal Pinang.

Untung salah seorang kawannya memberi tahu jika pesawat ke Pangkal Pinang adalah pesawat tujuan Bangka. Di Pulau Bangka, bandara terletak di Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Ia hanya senyum-senyum saat Gubernur Kepulauan Babel Eko Maulana Ali menjelaskan soal bandara-bandara di Babel.

"Kalau mau ke Bangka, pesawatnya tujuan Pangkal Pinang. Ada 16 kali penerbangan setiap hari dari Jakarta. Kalau mau ke Belitung, tujuannya Tanjung Pandan dengan empat kali penerbangan setiap hari," ujar Eko. (kompas)

Hari Ini BRT Mulai Beroperasi

BRT mulai beroperasi (foto: tribun)

BANDAR LAMPUNG -  Bus rapid transit (BRT) mulai beroperasional pagi ini di Kota Bandar Lampung, Senin (19/12/2011). Operasional ini adalah perdana dilakukan untuk masyarakat umum. Di mana baru melayani trayek Rajabasa-Sukaraja.

Dari pantauan Tribunlampung.co.id pukul 08.45 WIB, nampak BRT melintas di Jalan ZA Pagar Alam menuju Terminal Sukaraja maupun dari arah sebaliknya.

Direktur Operasional Bus Trans Bandar Lampung Yeni Tri Waluyo kemarin mengatakan, waktu operasionalnya sendiri dimulai pukul 06.00-18.00 WIB. Namun, menurut dia, waktu bisa berubah. Menyesuaikan kondisi di lapangan nantinya.(tribun)

Kematian Kim Jong-Il Mencemaskan Dunia

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il (kanan) dan putra bungsunya Kim Jong-un (ketiga dari kanan) dalam sebuah acara militer.

SEOUL, — Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il meninggal dunia pada Sabtu (17/12/2011) dalam sebuah perjalanan dengan kereta api, kantor berita Reuters melaporkan, Senin (19/12/2011).

Seorang pembawa acara televisi Korea Utara yang berbusana hitam mengumumkan kabar kematian itu dengan berlinang air mata, hari ini. Diumumkan bahwa pemimpin berusia 69 tahun itu meninggal karena kelelahan fisik dan mental setelah bekerja terlalu keras untuk memberi "pengarahan di lapangan".

Kim mengalami serangan stroke pada tahun 2008, tetapi dalam beberapa kesempatan terakhir dia tampil dalam kondisi sehat.

Negara tertutup itu sudah memulai peralihan kepemimpinan pada putranya, Kim Jong-un, yang masih cukup muda.

Militer Korea Selatan langsung bersiaga menyusul berita meninggalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Kantor berita Yonhap, Senin (19/12/2011), melaporkan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak menggelar rapat Dewan Keamanan Nasional secara mendadak.

Menyusul pengumuman meninggalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-il, kantor berita resmi Korea Utara Korean Central News Agency (KCNA) menyerukan agar rakyat untuk mematuhi Kim Jong-un, putra bungsu dan kemungkinan besar menjadi pengganti Kim senior.

"Semua anggota partai, tentara, dan masyarakat harus dengan setia menurut pada kepemimpinan komrad Kim Jong-un dan melindungi serta memperkuat persatuan partai, militer, dan rakyat," demikian pengumuman yang disiarkan KCNA.

Menurut KCNA, Kim meninggal pada usia 69 tahun karena serangan jantung pada Sabtu (17/12/2011). Otopsi terhadap jenazah Kim sudah dilakukan pada Minggu (18/12/2011). Kim pernah mengalami serangan stroke pada Agustus 2008 hingga menyebabkan kaki dan lengan kanannya lumpuh. Pemerintah Korea Utara mengumumkan masa berkabung nasional pada 17 hingga 29 Desember.

Sementara itu pemerintah Korea Selatan langsung menggelar rapat Dewan Keamanan Nasional secara mendadak di istana kepresidenan, kantor berita Yonhap melaporkan. Militer pun langsung disiagakan untuk menghadapi situasi yang darurat. 

"Jenderal Muda" 

Muda dan tak berpengalaman, Kim Jong-un dipandang sebagai sosok yang disiapkan Kim Jong-il untuk menggantikannya sebagai pemimpin Korea Utara. Lelaki yang belum berusia 30 tahun itu merupakan generasi ketiga dari dinasti Kim di negara yang tertutup itu.

Tidak banyak yang diketahui soal pemuda berjuluk "Jenderal Muda" itu. Bahkan usianya pun tidak diketahui secara pasti. Padahal  mendiang Kim Jong-il sudah melakukan persiapan untuk alih kekuasaan ke putra bungsungnya itu.

Kim muda yang diperkirakan berusia 27 tahun itu sudah merupakan jenderal bintang empat dan menempati posisi penting di perpolitikan Korut. Sejumlah tugas penting sudah diterimanya sejak perannya muncul ke permukaan. Di antaranya adalah kunjungan diplomatik penting ke China pada Mei lalu.

Kim Jong-un menjalani pendidikan di Swiss dan diyakini fasih berbahasa Inggris dan Jerman. Wajahnya mirip sekali dengan kakeknya, Kim Il-sung, sang pendiri Korea Utara.

Tahun lalu, Kim Jong-un secara resmi dinyatakan sebagai calon pemimpin, ketika ayahnya melantiknya sebagai jenderal bintang empat serta memberinya posisi politik yang penting.

Namun, untuk mengamankan posisinya, juga Kim Jong-un, Kim senior menunjuk saudara perempuannya, Kim Kyung-hee, dan suaminya, Chang Song-taek, untuk menduduki posisi-posisi kunci.

Para pengamat berpendapat, Kim Jong-un tampaknya akan tetap menjalankan kebijakan yang selama ini dijalankan sang ayah, yakni menempatkan militer sebagai panglima.

Dua serangan militer yang menewaskan 50 tentara Korea Selatan, menurut para analis, bertujuan untuk memenangi dukungan militer terhadap dinasti Kim dan menggarisbawahi kebijakan bahwa militer adalah panglima.

Seperti diketahui, militer Korea Utara merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dan mereka mengembangkan senjata nuklir.

Mencemaskan Dunia
Kematian pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Il, telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Namun para  pengamat mengecilkan kekhawatiran akan adanya turbulensi di negara bersenjata nuklir itu. Mereka mengatakan, sebuah suksesi yang direncanakan dengan baik sedang berlangsung di sana.

Pengumuman resmi pada Senin (19/12/2011) di media Korea Utara, yang mengungkapkan kematian Kim dua hari sebelumnya pada usia 69, menurut sejumlah analis, membuat jelas bahwa putra bungsunya yang juga penerusnya yaitu Jong-Un sudah berada di tampuk kekuasaan - setidaknya untuk saat ini .

Korea Selatan telah memerintahkan militernya untuk bersiaga, tetapi saat pembicaraan beralih ke ancaman perang, Presiden Lee Myung-Bak meminta rakyat untuk tetap tenang. "Saya pikir tidak akan ada turbulensi atau gejolak langsung dalam politik internal di Korea Utara atau urusan luar negeri," kata Paik Hak-Soon dari lembaga thin-thank Seoul, Institut Sejong.

Media Korea Utara telah meminta rakyat negara itu untuk mengikuti kepemimpinan Jong-Un. Kantor berita negara itu menyebut dia sebagai "penerus besar". "Semua anggota partai, pegawai negeri dan rakyat harus tetap setia kepada bimbingan Kim Jong-Un yang terhormat," kata kantor berita itu.

Para pengamat negara yang menyendiri itu, yang telah lama mencemaskan masyarakat internasional dengan kemampuan nuklirnya dan tindakan-tindakannya yang tidak menentu, mengabaikan kekhawatiran akan perebutan kekuasaan yang langsung terjadi atau kudeta militer. "(Pengumuman kematian) ini jelas menunjukkan bahwa Jong-Un sudah pasti berada di tampuk  kekuasaan, dan semua pejabat kunci di bawah Kim Jong-Il telah memutuskan selama dua hari terakhir sejak kematian Kim untuk mendukung Jong-Un sebagai pemimpin baru," kata Paik.

"Para pejabat puncak Korut sudah membereskan semuanya, dan rezim itu tampaknya menjadi stabil di bawah pemimpin yang baru. Saya tidak memperkirakan gejolak  apapun atau perebutan kekuasaan di dalam rezim itu di masa mendatang.  Era Kim Jong-Un sudah dimulai," lanjut Paik.

Sejauh ini, hanya sedikit yang diketahui tentang Kim Jong-Un, seorang pemuda berpendidikan Swiss yang sekarang diperkirakan akan memperpanjang dinasti Kim ke generasi ketiga. Ia hanya diketahui berusia 20-an akhir. Profilnya hanya sedikit diketahui publik sampai ayahnya menderita stroke pada 2008, yang memaksa rencana suksesi dipercepat. Pada September 2010 dia diserahi jabatan senior di partai yang berkuasa dan diberi pangkat jenderal bintang empat, meskipun ia minim pengalaman militer. Sejak itu, ia telah terus-menerus berada di sisi ayahnya.

Saudari Kim Jong-Il, yaitu Kim Kyong-Hui dan suaminya Jang Song-Thaek, pemipin nomor dua tidak resmi negara itu, diharapkan akan bertindak sebagai mentor dan mendukung kepemimpinan Jong-Un.

Baek Seung-Joo dari Lembaga Analisa Pertahanan Korea mengatakan, Korea Utara telah sepenuhnya siap bagi kematian Kim sejak stroke pada Agustus 2008.  "Untuk sementara, militer dan keluarga Kim akan berusaha untuk mendukung Kim Jong-Un sebagai pemimpin mereka dan bersatu di sekelilingnya," kata Baek.

Namun pemimpin muda itu, yang menuju ke posisi itu dengan sedikit pengalaman dan sejumlah tantangan termasuk kekurangan pangan yang parah, tidak diharapkan untuk mengambil sebuah agenda ambisius. "Kim Jong-Un tidak diharapkan untuk melakukan perubahan kebijakan drastis ketika mencoba untuk merekatkan kepemimpinannya. Dia akan mencoba untuk berbagi kekuasaan atau membangun sebuah aliansi strategis dengan para pemimpin militer," kata Baek.

"Sebuah perebutan kekuasaan mungkin saja di masa depan, yang akan menciptakan hambatan bagi suksesinya karena Jong-Un sesungguhnya tidak mengantongi dukungan penuh publik," katanya. Ia menambahkan, kurangnya dukungan rakyat membuatnya rentan.

Kim Tae-Hyun, seorang profesor di Chung-Ang University di Seoul, sepakat bahwa putra Kim Jong-Il itu tampaknya telah berkuasa dengan dukungan militer dan partai - dan bahwa rezim itu punya kepentingan dalam mempertahankan status quo.

Hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan telah dingin sejak dua insiden perbatasan yang mematikan yang disalahkan pada Korea Utara tahun lalu. Namun Paik mengatakan, kepemimpinan baru itu tidak mungkin untuk mengambil pendekatan konfrontatif terhadap musuh lamanya Amerika Serikat dan Korea Selatan, setidaknya untuk beberapa waktu. "Negara itu membutuhkan banyak bantuan dan kebutuhan sehari-hari untuk diberikan kepada rakyatnya dalam menandai ulang tahun politik besar tahun 2012," kata Paik. Ia merujuk pada peringatan 100 tahun kelahiran presiden pendiri negara itu, Kim Il-Sung.

Berita kematian Kim Jong-Il muncul di tengah upaya diplomatik yang intensif untuk menghidupkan kembali perundingan enam negara terkait program nuklir Korea Utara. "Mengenai perundingan nuklir, Utara juga akan cenderung mengambil sikap yang lebih kooperatif demi mendapatkan apa yang mereka inginkan," kata Paek. "Mereka mungkin akan maju untuk memperbarui perundingan dengan AS setelah masa berkabung berakhir." (kompas)

Pengembalian Uang Pencurian Pulsa Hampir Rp 1 Triliun!

JAKARTA — Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan bahwa tiap-tiap operator telah mengembalikan uang dari hasil "penyedotan" pulsa pelanggannya. Nilainya hampir Rp 1 triliun.

"Jumlahnya mendekati Rp 1 triliun. Telkomsel paling banyak menerima aduan dan mengembalikan uang pelanggannya," ungkap Heru kepada Kompas.com, Senin (19/12/2011).

Anggota BRTI, Heru Sutadi, menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil dari aduan pelanggan dari berbagai layanan konten premium. Nilai ini belum termasuk kasus yang tidak atau belum dilaporkan.

Jenis layanan yang banyak dikeluhkan pelanggan adalah konten musik, ring back tone (RBT), kuis, games, hingga undian gratis berhadiah (UGB).

Data keluhan pelanggan yang masuk ke tiap-tiap operator mulai bulan September hingga November 2011. Nilai persisnya adalah Rp 964.945.657.

Berdasarkan laporan operator kepada BRTI, pengembalian pulsa kepada pelanggan yaitu:

Telkomsel

    Konten   : Rp 328.321.871
    RBT       : Rp 118.182.645
    Total      : Rp 446.504.516

Indosat

    Total    : Rp 58.289.614

XL Axiata

    Total    : Rp 369.512

Axis Telecom

    Konten    : Rp 402.475
    RBT        : Rp 911.990
    Total        : Rp 1.314.465

Hutchison (Three)

    Total    : Rp 10.621.769

Bakrie Telecom

    Total    : Rp 26.800

Dengan demikian, sesuai instruksi BRTI Nomor 177/2011 Tanggal 14 Oktober 2011, Heru menjelaskan bahwa operator atau content provider (CP) diminta untuk segera menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast/pop screen, serta voice broadcast.

Para operator dan CP diminta segera mengembalikan pulsa yang terpotong dan wajib memberikan laporan per minggu. "Kami konsen agar industri tetap jalan dan masyarakat tetap terlindungi," ungkapnya.

Jika ada pengaduan tentang pencurian pulsa, pengguna bisa menelepon ke call center BRTI di nomor telepon 159, baik dari telepon seluler maupun telepon rumah. (kompas)

Satu Sarjana Bersaing dengan 12 Orang

BANDAR LAMPUNG - Orientasi pendidikan di perguruan pinggi (PT) belum sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja. Alhasil, lulusan PT bergelar diploma dan sarjana justru menyumbang persentase pengangguran tertinggi di Lampung.

Fakta tersebut berbanding terbalik dengan kelompok penduduk yang hanya tamat sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP) yang justru menjadi kelompok dengan jumlah pengangguran paling sedikit dalam persentase angkatan kerja.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar, cara berpikir sebagian besar sarjana masih sangat teoritis. Hanya sedikit lulusan PT yang memiliki wawasan dan cara kerja yang bisa diaplikasikan di lapangan kerja.

"Yang dikuasai hanya teoritis formal seperti masih di bangku kuliahan saja. Jadi belum memiliki sense terhadap kondisi dunia kerja. Penguasaan lapangan yang kurang," sesal Kohar, Minggu (18/12/2011).

Padahal, kata Kohar, dalam dunia kerja, yang paling dibutuhkan adalah cara berpikir dan bertindak yang praktis dan aplikatif. "Kalau bahasa kita (pengusaha) harus panjang langkahnya. Karena pintar saja tidak cukup. Nilai-nilai IPK (indeks prestasi kumulatif) yang bagus-bagus ternyata juga bukan jaminan," ujarnya.

Kohar menilai, dunia pendidikan saat ini masih terbelenggu sistem formal yang hanya fokus pada bidang-bidang kurikuler. Praktik-praktik lapangan dan praksis dari teori yang diajarkan tidak langsung bisa diaplikasikan ke dunia kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 27 persen dari total 214 ribu pengangguran di Lampung pada tahun ini, memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Angka tersebut membuktikan bahwa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi tidak memberi jaminan pekerjaan bagi seseorang. (tribun)

Ada Oknum Jenderal Bekingi PT BSMI?

Mesuji - Dalam kesaksiannya, MGS Ujang Raffiudin, menyebut ada oknum jenderal yang diduga membekingi PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) saat pertama kali membuka lahan perkebunan sawit di Kabupaten Mesuji tahun 1994 silam. 

MGS Ujang Raffiudin merupakan saksi kunci yang mengaku mengetahui persis bagaimana kronologis penguasaan lahan oleh PT. BSMI.                                                          

Berdasarkan pengakuan Ujang, dugaan pencaplokan lahan oleh PT BSMI itu bermula tahun 1994 yang silam, Yongki salah satu manajer di PT BSMI mendatangi Ami, seorang warga Bandar Lampung.

Ketika itu, kata Ujang, kepada Ami dan Yongki mengungkapkan bahwa ada pengusaha asal Malaysia yang tengah mencari lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.      

Kemudian, masih kata Ujang, dia bersama rekan lainnya membentuk tim di Bandar Lampung yang diketuai Ami yang bertugas mencari lahan untuk perkebunan kelapa sawit.            

"Saat itu Pak Ami didatangi oleh Yongki (manajer BSMI), katanya ada pengusaha asal Malaysia yang mencari lahan luas untuk perkebunan kelapa sawit," beber Ujang, dalam pengakuannya, Senin (19/12/2011) pagi. Tim Bandar Lampung itu terdiri dari empat orang: Ami, Suttan Tihang, Budiman, dan MGS Ujang Raffiudin. 
                                           
"Kami tim Bandar Lampung ini kemudian meluncur menuju Mesuji untuk mencari lahan," ujar Ujang.         

Setibanya di Mesuji, tim Bandar Lampung tersebut bertemu dengan Fandri, seorang kepala Kampung di Sungai Badak, Mesuji.                         

Kemudian, Fandri membentuk tim Mesuji yang beranggotakan empat orang: Fandri, Halibi, Kadir, dan Yusuf. Kesemuanya tercatat sebagai warga Sungai Badak, Mesuji.                                                  

"Kemudian Pak Fandri bertugas mengumpulkan berkas mengenai surat kepemilikan lahan warga. Berkas tersebut lalu dibawa ke Bandar Lampung oleh Pak Fandri dan diserahkan ke saya," ungkap Ujang.      

"Berkas yang diserahkan saat itu berupa SKT dan ada sebagian yang sudah prona, kesemua berkas itu milik warga Kampung Sri Tanjung, Kaagungan Dalam dan Nipah Kuning," ujar Ujang.                                

Saat proses pemberkasan, lanjut Ujang, oleh Yongki berkas surat kepemilikan tanah warga tersebut akan di perbaharui dan dibuatkan akta.                                                        

"Saat berkas itu kita serahkan ke Pak Yongki, kami bertemu dengan Pak Hince (alm) dan satu orang Malaysia," ujarnya.                                                

Dalam pertemuan yang berlangsung di kompleks besi baja Bandar Lampung itu, Ujang mengaku juga terdapat salah seorang pegawai BPN Kabupaten Lampung Utara. "Saya lupa namanya orang BPN itu, yang jelas dari BPN Lampung Utara," katanya.                                                

Dalam pertemuan tersebut, oknum pegawai BPN Lampung Utara itu mengungkapkan kepada tim Bandar Lampung bahwa lahan milik masyarakat yang diserahkan tersebut merupakan lahan milik negara.                

"Orang BPN itu kerjasama dengan Pak Yongki, dia bilang tanah masyarakat itu merupakan tanah milik negara, nggak bisa dipake," ungkap Ujang lagi.                                                          

Mendengar pernyataan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut, tim Bandar Lampung tersebut akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengurus lahan tersebut. Namun, sayangnya, berkas bukti kepemilikan lahan warga saat itu tidak langsung diambil dan masih berada ditangan Yongki. 

Anehnya, ketika tim Bandar Lampung tersebut kembali mendatangi Yongki, pihak BSMI melalui Yongki mengaku bahwa lahan warga tersebut merupakan milik oknum jenderal. "Pak Yongki bilang kalau tanah itu punya salah satu jenderal, tapi nggak disebutin jenderal TNI atau jenderal Polri," imbuh Ujang.                                

Adapun lahan yang diklaim milik oknum Jenderal itu yakni lahan plasma seluas lahan 7.000 hektare yang saat ini dituntut oleh masyarakat Kampung Sri Tanjung, Kaagungan Dalam dan Nipah Kuning. (tribun)

Stok Beras Aman, Harga Naik

Pesawaran - Persedian beras di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sepekan menjelang hari Natal dan Tahun Baru masih aman meskipoun harganya mengalami peningkatan di kisaran  Rp6.000-Rp8.000 perkilogram.
      
Stok kebutuhan pokok ini cenderung masih stabil bahkan dapat mencukupi hingga memasuki masa panen tahun depan, ujar Sukarni, pedagang beras di Pasar Gedungtataan Pesawaran, Senin.
      
Menurutnya, harga beras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru terus mengalami kenaikan karena pasokan di petani sudah mulai berkurang namun stok di pedagang masih bmencukupi.
      
Harga beras asalan dan beras kualitas I pekan ini cenderung naik  sekitar Rp200 hingga Rp300/kg untuk masing masing jenis.
      
Sulasmi, salah seorang pedagang di Pasar Wiyono Gedungtataan, mengatakan, sejak sepekan ini pasokan beras ke pasar masih lancar.
      
Di Pasar Kedondong, harga beras super sepekan ini mengalami peningkatan dari Rp7.800 menjadi Rp8.000 perkilogram, untuk beras medium kelas I dari Rp6.200 menjadi Rp6.500 , medium kelas II Rp6.700 naik menjadi Rp7.000 dan beras yang banyak dikonsumsi kalangan masyarakat bertahan Rp6.000 perkilogram.
      
Harga gabah di tingkat penggilingan masih bertahan Rp3.200 gabah kering giling (GKG) perkilogram, sedangkan gabah kering panen tetap Rp2.000 perkilogram, ujarnya.
      
Data Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Pesawaran menunjukkan, Pesawaran memiliki luas tanam padi sawah dan ladang sekitar 26.000 Ha dengan produksi 130.000 ton gabah kering giling setara dengan 84.500 ton beras, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran saat ini sekitar 400.000 jiwa. (antara)

Berharap Tidak Ada Lagi Pengeboman Ikan

Tanggamus - Harapan untuk menghentikan penangkapan ikan secara ilegal akan terpenuhi jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan aparat keamanan di Provinsi Lampung dalam mengatasinya.
       
Untuk meminimalkan tindakan ilegal dalam menangkap ikan, seperti pengeboman dan penggunaan pukat cincin, kini dibangun pos pengamat serta dibentuk kelompok pengawas dan forum gabungan konservasi ekosistem di perairan Teluk Lampung, seperti di pesisir Semaka Tanggamus.
       
Sekretaris Forum Gabungan (Forgab) Konservasi Kabupaten Tanggamus, Herman Hermawan, mengatakan menjaga kelestarian ekosistem dari tindakan tidak bertanggung jawab harus ditanggulangi intensif dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.
       
Ia menyebutkan hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus.
       
"Ekosistem ini tentunya tidak hanya biota laut seperti lumba-lumba yang banyak terdapat di Teluk Kiluan," kata dia. 
  
Menurut dia, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan sehingga perlu terus dilakukan pemeliharaannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
       
"Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu pada dasarnya merupakan bagian dari 'millenium development goal's," kata dia.
       
Ia menyebutkan, semakin sadarnya masyarakat menjaga ekosistem, termasuk lumba-lumba dan penyu hijau, maka perlu terus diupayakan pelestariannya di lapangan.
       
"Konservasi perairan laut dimaksudkan untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada di kawasan, di antaranya populasi lumba-lumba hidung botol dan paruh panjang serta hutan mangrove (bakau), kebersihan pantai, dan sumber daya hayati lainnya," katanya.
       
Ia menyebutkan, beberapa bulan lalu terdapat laporan terkait adanya lumba-lumba yang mati akibat terdampar, dan terdapat luka-luka di tubuh ikan itu yang dikarenakan goresan jaring nelayan.
       
"Laporan itu harus ditindaklanjuti untuk mencegah terulangnya kejadian itu demi melestarikan ikon Kabupaten Tanggamus itu," kata Kepala Bappeda Kabupaten Tanggamus itu.
       
Ia berharap dengan adanya forum atau wadah lintas sektoral yang terdiri atas beberapa satuan kerja, kepolisian serta TNI AL, dapat mewujudkan tujuan konservasi ekosistem di wilayah tersebut.

   
               Pengeboman ikan

  
Sejumlah nelayan di Pekon Kiluannegeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung mengeluhkan masih kerap  terjadi pengeboman ikan dan "illegal fishing" di daerah itu.
       
"Pengeboman ikan di sekitar perairan Teluk Semaka masih sering terjadi, yakni penangkapan ikan dengan cara mengebom sehingga merusak ekosistem laut, terutama di wilayah karang berak," kata Kadek, Kepala Pekon Kiluannegeri Tanggamus.
       
Menurutnya, pelaku pengeboman ikan tersebut bukan merupakan warga atau nelayan di daerah itu, namun lebih banyak nelayan dari daerah lainnya.
       
"Masih banyaknya nelayan yang menggunakan bom saat menangkap ikan akan mempengaruhi keberadaan biota laut di sekitarnya," kata dia.
       
Ia menyebutkan, bom ikan tersebut akan membunuh ikan kecil lainnya sehingga untuk beberapa pekan lamanya akan sulit ditemukan ikan di daerah  itu.
       
Dengan demikian, ia menambahkan, yang akan mengalami kerugian adalah nelayan tradisional setempat.
       
"Pelaku pengeboman biasanya bukan berasal dari sekitar Teluk Kiluan dan Teluk Semaka, melainkan lebih banyak dari Teluk Lampung dan Pulau Jawa," ujar dia menerangkan.
       
Hal senada dikatakan nelayan lainnya, Suluhan.
       
Banyak nelayan baik dari Telukbetung atau dari luar Lampung yang menggunakan bom saat mencari ikan di daerah itu.
       
"Bom akan menyebabkan biota laut, ikan kecil dan terumbu karang tempat hidup hewan itu tinggal, akan rusak," katanya.
       
Rusdi, salah seorang nelayan di daerah itu, mengharapkan pihak keamanan meningkatkan patroli di laut karena masik banyak nelayan nakal yang menggunakan bom saat menangkap ikan.
       
"Kami bingung harus melapor kemana saat ada pelaku pengeboman karena kalau mesti ke darat maka nelayan itu pasti sudah tidak ada," kata dia.
       
Ia berharap ada pos pengamanan yang siap siaga pada saat dihubungi oleh nelayan di daerah ini agar tidak ada lagi pelaku pengeboman yang tidak terjerat hukum.
       
Kapal penangkap ikan jenis purse sein (pukat cincin) juga menjadi salah satu pendukung kepunahan ikan lumba-lumba di Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus.
       
"Beberapa pekan lalu ada lumba-lumba yang mati dan di sekujur tubuhnya banyak terdapat luka luka akibat jaring nelayan dan diperkirakan akibat jaring pursein milik nelayan di luar daerah ini," ujar Suluhan, Ketua Pokmaswas Teluk Kiluan, Pekon Kiluannegeri di Tanggamus.
       
"Mungkin, saat ikan lumba-lumba itu terjerat oleh jaring pukat cincin milik nelayan, namun karena tidak bisa keluar dibiarkan saja hingga keseluruhan jaring diangkat ke atas untuk diambil hasil tangkapannya," kata dia.
       
Ia berharap ada aturan yang jelas agar keberadaan kapal tersebut tidak lagi beroperasi di sekitar Teluk Kiluan sehingga tak ada lagi lumba-lumba yang mati.
       
Ketua Yayasan Ekowisata CIKAL Lampung, Ricko Stevanus, mengatakan, kejadian matinya lumba-lumba di kawasan Teluk Kiluan beberapa pekan lalu bukan yang pertama dan semua penyebabnya memiliki kesamaan.
       
"Kemungkinan besar hewan laut itu mati karena terperangkap jaring purse sein. Jaring dari kapal tersebut diberi cahaya lampu untuk menarik kedatangan ikan," kata dia.
       
Setelah itu, ia melanjutkan, tidak diduga lumba-luma masuk dalam jaring karena tertarik dengan cahaya tersebut, hingga akhirnya ditarik bersamaan ikan lainnya yang diburu nelayan.
       
"Pada saat lumba-lumba masuk dalam perangkap itu, nelayan tentunya tidak mau terjun ke laut untuk membebaskan ikan malang tersebut, ikan yang terangkut jaring kapal ini akan mengalami luka cukup serius sehingga menyebabkan kematiannya," ujar dia.
       
Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah daerah di Lampung dapat bersikap tegas dalam melestarikan ekosistem di daerahnya masing-masing. (antara)

Pasokan Kopi di Bandarlampung Turun

Bandarlampung - Pasokan biji kopi kering ke pasar di Kota Bandarlampung mengalami penurunan akibat belum tibanya musim panen sehingga harga komoditas tersebut meningkat.
      
"Pasokan kopi kering dari sejumlah petani menurun hingga 50 persen lebih disebabkan belum tibanya masa panen komoditas tersebut sehingga untuk memenuhi permintaan mengalami hambatan," ujar Maulana, salah seorang agen kopi di Bandarlampung, Senin.
      
Menurutnya, masa panen mungkin akan tiba pada bulan Mei tahun depan, sehingga pada akhir tahun ini hingga awal 2012 harga komoditas itu akan mengalami kenaikan yang signifikan.
      
"Menurunnya pasokan kopi kering di tingkat pekebun membuat sebagian pedagang kesulitan memenuhi permintaan yang berada di luar Lampung dan luar negeri," kata dia.
      
Ia menerangkan, harga kopi di tingkat petani kini berkisar Rp18.000/kg dan di tingkat pengumpul mencapai Rp20.000/kg hingga Rp22.000/kg mengalami kenaikan berkisar Rp1.500/kg hingga Rp2.000/kg," katanya menjelaskan.
      
Saat ditemui di gudangnya, ia mengatakan, pasokan dari petani daerah itu hanya beberapa kilogram dari setiap petani/pekebun sehingga untuk pengiriman kepada agen besar sangat sedikit.
      
Sedangkan pekebun kopi Siswanto, mengatakan stok kopi yang dimilikinya kini hanya tersisa 50 kilogram.
      
"Kalau bulan lalu stok kopi mencapai tiga kali lipat dari sekarang," ujar dia menerangkan.

Menurutnya, kondisi seperti ini cukup menguntungkan para petani karena harnyanya semakin tinggi namun pasokan sedikit membuat tingkat keuntungannya tidak sesuai dengan biaya pemeliharaannya.
      
Lebih lanjut dia mengatakan, hal itu disebabkan karena harga kopi tidak ditentukan oleh mekanisme pasar seperti layaknya komoditas lain, di mana harga meningkat jika pasokannya menurun.
      
Menurut laporan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi,  harga kopi di Lampung pada awal bulan lalu sempat mengalami kenaikan harga. Harga kopi biji kering di tingkat petani berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram.
      
Kenaikan harga kopi dipengaruhi berkurangnya pasokan kopi di tingkat petani. Petani baru akan memasuki musim panen kopi pada Mei 2012. Volume ekspor Kopi Lampung sejak Januari hingga Agustus 2011 mencapai 164.260 ton lebih dengan nilai ekspor sebesar 342,3 juta dolar AS. (antara)

Harga Cengkih di Lampung Timur Naik

Petani sedang menjemur buah cengkih. (Foto ANTARA/Basri Marzuki)

Sukadana - Harga komoditas cengkih di Kabupaten Lampung Timur naik dari Rp160.000 menjadi Rp170.000 per kilogram dalam sepekan ini karena minimnya pasokan dari petani.
      
"Naiknya harga komoditas cengkih karena pasokan dari petani menurun drastis pada musim ini," kata Tohirudin, pedagang pengumpul di Desa Srimenanti Kecamatan Bandarsribhawono, Lampung Timur, Senin.
      
Ia mengatakan, selain petani pembudidaya tanaman menurun, juga memasuki musim penghujan ini terkendala proses penjemuran untuk memenuhi besarnya permintaan pengumpul setempat.
      
Ia mengaku, pengumpul semakin hari semakin sulit mendapatkan pasokan cengkih karena banyak tanaman yang tidak berbuah akibat kemarau lalu.
      
"Sampai saat ini tanaman belum berbuah meskipun sudah turun hujan," katanya.
       
Harga cengkih sekarang antara Rp160.000 sampai Rp170.000 per kilogram.
       
Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Lampung Timur menyatakan akan memperluas budidaya tanaman cengkih di daerah itu karena saat ini luas tanamnya hanya sekitar 73,30 hektare.
      
"Komoditas cengkih ditekuni oleh 470 petani dengan produktivitas 182 kilogram per hektare dan jumlah hasil produksi sebanyak 7,23 ton," kata Kepala Disbunhut Lampung Timur, Edwin Bangsaratoe, di Sukadana.
      
Ia mengatakan, dari total luas yang ada itu, terdiri atas 14 hektare tanaman belum produktif, 39,75 hektare tanaman produktif, dan 19,55 hektare tanaman tidak produktif karena rusak atau mati. (antara)

Pekebun Sulit Atasi Penyakit Busuk Buah

Petani di Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sedang merawat buah coklat (kakao) agar tidak terserang penyakit. (Foto : antara).

Sukadana - Pekebun kakao di Kabupaten Lampung Timur mengaku kesulitan mengatasi penyakit busuk buah menyerang komoditas perkebunan itu.
      
"Buah kakao sangat sedikit saat akan dipanen karena sebagian besar membusuk dan berjatuhan saat muda akibat penyakit itu," kata Sukandar, pekebun kakao di Desa Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, Senin.
      
Ia mengaku, petani kesulitan memberantas penyakit tersebut dan sejak tiga tahun terkahir menjadi kendala pekebun untuk meningkatkan produksi kakao. Harga kakao saat ini turun menjadi Rp16.000 per kilogram. "Perkebunan kakao menjadi andalan utama petani di daerah ini selain bertanam komoditas petanian,"katanya.
      
Kuswanti, pekebun setempat lainnya, mengatakan daerah tersebut sangat cocok ditanami kakao. Penyakit busuk buah itu, katanya, menyerang tanaman kakao sepanjang tahun, dan paling parah terjadi pada saat musim hujan karena kondisi perkebunan lembab.
      
Selain busuk buah, hama lalat buah juga menyerang tanaman kakao hingga memperparah penurunan produksi kakao di daerah itu. (antara)

Upaya Lamsel Jadi Daerah Tujuan Wisata

Pasir putih, salah satu objek wisata di Lampung Selatan (foto: antara)

Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus berupaya menjadikan daerah setempat menjadi tujuan wisata karena besarnya potensi pariwisata di wilayah itu.
      
"Kita punya Gunung Anak Krakatau yang fenomenal dan terkenal di dunia, punya Pelabuhan Bakauheni, dan sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera," kata Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP melalui Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Sutono, di Kalianda, Lampung Selatana, Senin.
      
Ia menyebutkan, Lampung Selatan memiliki puluhan objek wisata pantai, wisata gunung, wisata budaya didukung  kelancaran transportasi dengan keberadaan jalan lintas Sumatera.
      
"Dengan keberadaan puluhan objek wisata, daerah ini sangat potensial untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan penambahan berbagai fasilitas pendukung agar dapat menarik wisatawan," katanya saat dihubungi dari Sukadana, Lampung Timur.
      
Selanjutnya, lanjut dia, semua itu akan didukung dengan rencana proyek nasional pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan terminal agribisnis di Kecamatan Penengahan sebagai pusat pemasaran hasil bumi se-Sumatera.
      
Ia menjelaskan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki letak geografis yang sangat strategis untuk dikembangkan, di bagian ujung selatan terdapat Pelabuhan Bakauheni dan jalan lintas Sumatera menuju Kota Bandalampung dan kota-kota besar lainnya di Pulau Sumatera.
      
"Lampung Selatan menyimpan berbagai keindahan panorama alam dan budaya dan membutuhkan pengelolaan optimal," katanya.
      
Ia menjelaskan, Gunung Anak Krakatau merupakan salah satu daya tarik utama sekaligus lokomotif kemajuan wisata di daerah itu bersama puluhan objek wisata alam lainnya.
      
Kemudian, kalangan wisatawan berdatangan ingin melihat dari dekat bukti kedahsyatan letusan Gunung Krakatau  yang kini menyisakan Gunung Anak Krakatau yang terus meninggi itu.
      
Ia menambahkan, pengembangan tersebut juga membutuhkan campur tangan investor atau pihak ke tiga yang berminat menanamkan modalnya untuk berpartisipasi memajukan sektor wisata di daerah tersebut.
      
Selain itu, wisata alam lain yang akan dikembangkan adalah pemandian air panas Way Belerang Kecamatan Kalianda, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku yang menjadi satu paket tempat wisata bersama Gunung Anak Krakatau.
      
Kemudian, wisata pantai yakni Pantai Wartawan, Canti, Merak Belatung dan Pantai Marina di Kecamatan Kalianda serta Pantai Pulau Prajurit, Kahai, dan Pantai Onar Kecamatan Penengahan.
      
Ia menambahkan, pengembangan juga akan dilakukan makam Pahlawan Nasional Raden Intan II dan makam kuno di Kecamatan Palas, dan tempat wisata tirta berupa air terjun Way Kalam Kecamatan Penengahan. (antara)

Penduduk Mesuji Terusik!

Warga antusias menanti kedatangan tim pencari fakta gabungan dan Komisi III DPR RI (foto: antara)

Bandarlampung - Kabupaten Mesuji yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) di Lampung sontak menjadi terkenal belakangan ini. Kabupaten berpenduduk sekitar 250 ribu jiwa yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan itu menjadi perhatian banyak pihak, setelah gencarnya pemberitaan media massa terkait kekerasan yang menewaskan 30 warga setempat. Pemberitaan itu tentu menyebabkan ketenteraman penduduk di sana menjadi terusik.
       
Tokoh masyarakat Mesuji Agus Salim Harahap dalam dialog dengan Komisi III DPR RI di Mesuji, Minggu (18/12), mengatakan pemberitaan itu tidak hanya membuat penduduk cemas, tetapi memberi kesan buruk terhadap pencitraan Kabupaten Mesuji.
       
Ia menyebutkan tidak ada pembantaian hingga menyebabkan puluhan warga tewas di Mesuji sebagaimana diberitakan banyak media massa. "Tidak benar ada pembantaian yang menewaskan 30 warga di Mesuji," kata dia. Agus yang juga penggagas berdirinya Kabupaten Mesuji mengakui di daerah itu pernah terjadi bentrokan antara warga dan perusahaan pengelola perkebunan, tetapi korban jiwanya tidak mencapai puluhan orang.
       
"Setahu saya hanya ada dua orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan dan warga terkait sengketa lahan," kata dia. Akibat pemberitaan itu, lanjutnya, Mesuji dianggap sebagai tempat yang menyeramkan sehingga membuat penduduk di sana menjadi resah. Sementara penduduk dari daerah lain juga enggan untuk datang ke Mesuji.
       
"Akibat pemberitaan itu juga bisa membuat investor urung menanamkan modalnya di daerah itu karena menganggap stabilitas keamanan kurang," jelasnya. Padahal, kata dia, potensi pertanian dan perkebunan di Mesuji cukup besar untuk dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. "Jika pemberitaan tidak valid itu terus dibesar-besarkan, akan membuat penduduk Mesuji tidak nyaman dan terusik hingga merugikan semua pihak," kata dia menambahkan.
       
Menurutnya, persoalan utama terjadinya bentrokan  beberapa waktu lalu antara warga dan petugas adalah konflik lahan. Konflik agraria di Mesuji menjadi persolaan serius jika tidak ditangani dengan benar.
        
Mat Jaya, salah seorang tokoh masyarakat lainnya, mengatakan, sepekan setelah pemberitaan pembataian itu membuat penduduk Mesuji masih merasakan kecemasan. "Penduduk Mesuji cinta damai, jangan diusik dengan hal-hal yang menimbulkan kecemasan," kata dia.
       
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Mesuji yang sempat menimbulkan bentrokan antara warga dan pengelola perkebunan beberapa waktu lalu hanyalah konflik lahan. Sengketa lahan menjadi persolaan serius jika tidak ditangani secara benar. Ia meminta semua pihak melihat permasalahan di Mesuji secara menyeluruh. "Warga hanya meminta keadilan, yaitu diizinkan mengelola lahan di Mesuji sebagaimana pihak ketiga," kata dia.
       
Sementara itu, Polda Lampung meminta Tim Pencari Fakta (TPF) Komisi III DPR segera melakukan klarifikasi atas beredarnya isu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Lampung. "Kondisi Lampung yang aman dan kondusif tiba-tiba dihebohkan dengan penayangan video pembantaian yang menewaskan 30 orang. Sungguh isu tersebut menurunkan kredibilitas Lampung di mata dunia," kata Kapolda Lampung Brigjen Joodie Rooseto.
        
Namun demikian, ia mengakui sebulan terakhir telah terjadi sengketa lahan di kawasan PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) dan di kawasan PT Silva Inhutani yang menimbulkan satu orang tewas dan enam luka berat. "Kami telah memberikan santunan terhadap keluarga korban kerusuhan tersebut," katanya.
       
Sementara itu, Komisi III DPR menyebutkan konflik warga setempat akibat lambannya peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Anggota Fraksi PPP Ahmad Yani mempertanyakan kepemilikan PT Silva Inhutani dan PT BSMI yang mengakibatkan pemerintah setempat seperti tidak punya kekuasaan untuk membela rakyatnya.
       
"Saya juga heran dengan BPN mengapa tidak bisa melakukan pengukuran ulang terhadap 7 ribu ha lahan di kawasan PT Silva Inhutani, inilah pemicu awal konflik itu," ujarnya.

Konflik Lahan

Konflik agraria di Kabupaten Mesuji menjadi persoalan serius jika tidak ditangani dengan baik. Konflik lahan itu bisa memicu terjadinya kembali aksi kekerasan di daerah itu.
       
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsudin, mengatakan konflik agraria merupakan akar permasalahan timbulnya kekerasan di Mesuji yang menewaskan dua warga di daerah itu. Menurut dia, berdasarkan penelusuran pihaknya di lapangan, ada ketidakadilan dalam pemberian izin pengelolaan tanah di kawasan Mesuji, antara perusahaan dengan masyarakat.
       
Ia mengatakan, pemerintahan di masa lalu telah melakukan salah kebijakan dengan memberikan izin perluasan lahan bagi PT Sylva Inhutani pada 1996 untuk pengelolaan lahan dari 33.500 ha menjadi 42.000 hektare. Padahal, kata dia, lahan sekitar 7.000 hektare itu seharusnya milik petani plasma.
       
Sementara, dalam pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan staf Muspida Mesuji di Balai Kecamatan Simpang Pematang, Ketua DPRD Mesuji Chandra Lela menyatakan, akar permasalahan di Mesuji adalah saat terjadinya perluasan pengelolaan lahan dari 33.500 ha menjadi 42.000 ribu hektare untuk pihak ketiga. Perluasan tersebut menyebabkan pencaplokan lahan adat yang telah dikelola warga.
       
"Surat izin perluasan pengelolaan lahan itulah yang menjadi akar masalah, dan kami minta ada peninjauan ulang," kata dia.
       
Salpani, salah seorang tokoh masyarakat Mesuji mengatakan, persoalah sengketa lahan antara warga dan perusahaan semestinya dapat diselesaikan. "Petani hanya butuh dua hektare lahan saja untuk menggarap areal perkebunan," kata dia.
       
Sengketa agraria meluas ketika pihak perusahaan tidak memberikan hak petani plasma untuk menggarap areal lahannya. Konflik agraria akan terus berlangsung jika persoalan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Akar masalah pengelolaan lahan harus diselesaikan sehingga aksi kekerasan yang menimbulkan korban tidak lagi terulang.
       
Berbagai pihak khususnya DPR-RI, BPN, Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut. (antara)