 |
| Keluarga korban kekerasan dan perwakilan warga Kabupaten Mesuji, Lampung, Kamis (16/12/2011), mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, didampingi ketua adat dan kuasa hukum mereka. Mereka mendesak Komnas HAM segera melakukan investigasi dan membuat rekomendasi kepada pemerintah atas kasus pembunuhan yang bermula dari sengeta lahan antara warga dengan perusahan sawit PT Silva Inhutani sejak 2003.(foto: kompas) |
JAKARTA — Pemerintah diminta tak mengalihkan perhatian konflik di Mesuji, wilayah perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan, dengan mempermasalahkan keabsahan video pemenggalan kepala yang beredar. Keabsahan video dinilai bukan masalah utama.
"Masalah utamanya adalah adanya konflik tanah antara rakyat dan pengusaha berduit yang kemudian di-back up aparat resmi dan menimbulkan pelanggaran HAM," kata TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, melalui pesan singkat, Senin (19/12/2011).
Hasanuddin mengatakan, bentrok antara warga dan aparat keamanan di Mesuji terus terjadi lantaran negara tak pernah hadir untuk membela kepentingan rakyat. Justru, katanya, negara membiarkan aparat keamanan bertindak sewenang-wenang yang menimbulkan belasan korban.
Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji bentukan Presiden, menurut Hasanuddin, tak akan efektif karena anggotanya dari kepolisian, Kehutanan, dan instansi lain justru terlibat didalamnya.
"Seharusnya bentuk saja tim investigasi independen dengan Komnas HAM sebagai penjurunya," pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, kantor berita CBS News merilis, salah satu adegan sadis pemenggalan kepala yang ditampilkan dalam video "Pembantaian Mesuji" diambil dari konflik di Thailand selatan. Tim bentukan pemerintah akan menyelidiki kebenaran video itu.
Video itu pertama kali ditayangkan warga Lampung didampingi beberapa pihak di hadapan para anggota Komisi III pekan lalu. Anggota Komisi III juga telah meninjau lokasi akhir pekan lalu. (kompas)
"Masalah utamanya adalah adanya konflik tanah antara rakyat dan pengusaha berduit yang kemudian di-back up aparat resmi dan menimbulkan pelanggaran HAM," kata TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, melalui pesan singkat, Senin (19/12/2011).
Hasanuddin mengatakan, bentrok antara warga dan aparat keamanan di Mesuji terus terjadi lantaran negara tak pernah hadir untuk membela kepentingan rakyat. Justru, katanya, negara membiarkan aparat keamanan bertindak sewenang-wenang yang menimbulkan belasan korban.
Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji bentukan Presiden, menurut Hasanuddin, tak akan efektif karena anggotanya dari kepolisian, Kehutanan, dan instansi lain justru terlibat didalamnya.
"Seharusnya bentuk saja tim investigasi independen dengan Komnas HAM sebagai penjurunya," pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, kantor berita CBS News merilis, salah satu adegan sadis pemenggalan kepala yang ditampilkan dalam video "Pembantaian Mesuji" diambil dari konflik di Thailand selatan. Tim bentukan pemerintah akan menyelidiki kebenaran video itu.
Video itu pertama kali ditayangkan warga Lampung didampingi beberapa pihak di hadapan para anggota Komisi III pekan lalu. Anggota Komisi III juga telah meninjau lokasi akhir pekan lalu. (kompas)
Posting Komentar